TNI Tetap Amankan Nduga Saat Pemilu 2019

TNI Tetap Amankan Nduga Saat Pemilu 2019

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 22 Mar 2019 11:29 WIB
Ilustrasi (Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom)
Ilustrasi (Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom)
Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan tetap akan melakukan pengamanan di Nduga, Papua saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Pengamanan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu.

"Sudah kita set berdasarkan rekomendasi bawaslu," kata Kapuspen TNI Brigjen Sisriadi kepada wartawan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019).



Ia mengatakan pengamanan dilakukan sesuai dengan kerawanan yang ada di daerah tersebut. Menurutnya, wilayah Papua memiliki cara berbeda dengan daerah lain saat penyelenggaraan pemilu.

"Pengamanannya tentu akan spesifik sesuai kerawanan daerah. Termasuk teknik kerawanan Pemilu di Papua kan berbeda caranya, pemungutan suaranya beda," sebut Sisriadi.



Menurut Sisriadi, kini TNI bersama Polri terus melakukan operasi di Papua. TNI membantu dalam pengejaran target DPO yang ditetapkan oleh Polri.

"Kami TNI melakukan operasi bantuan kepada Polri terhadap penegakan hukum. Dan itu dilakukan karena targetnya adalah DPO, jadi DPO polri yang kita kejar karena ganggu kamtibmas di Papua," ucapnya.



Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya untuk wilayah Papua meminta TNI menarik 600 anggota pasukan dari Nduga setelah gugurnya 3 anggota TNI yang baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Permintaan untuk menarik 600 anggota pasukan TNI dari Nduga sudah dilaporkan Lenis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga diselesaikan dengan pendekatan lunak (soft approach).

Menko Polhukam Wiranto pun sudah menanggapi usulan itu. Menurutnya, usulan itu tidak logis.

"Tetapi kemudian ada keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional. Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).


(ibh/knv)