DetikNews
Kamis 21 Maret 2019, 21:40 WIB

Saat Jokowi Kenang Awal Bangun MRT Bareng Ahok di DKI

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Saat Jokowi Kenang Awal Bangun MRT Bareng Ahok di DKI Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan di hadapan para pendukungnya di acara Deklarasi 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (21/3/2019). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Jakarta - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutannya kepada para pendukungnya di acara Deklarasi 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin. Jokowi mengenang saat dirinya bersama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok membangun MRT Jakarta.

Awalnya Jokowi mengaku heran karena negara sebesar Indonesia baru memiliki MRT saat ini. Dia juga heran MRT yang sudah diwacanakan sejak 30 tahun lalu tidak juga diputuskan.

"Apa yang ingin saya sampaikan, negara besar sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT? Sekarang, sekarang, itu pun putusan politiknya kita putuskan saat saya jadi Gubernur (DKI Jakarta) saat itu, dengan Pak Ahok," kata Jokowi kepada para pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Yang namanya MRT kenapa sampai 30 tahun kok tidak diputus-putuskan dibangun," sambungnya.







 Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutannya kepada para pendukungnya di acara deklarasi 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (21/3/2019) Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan di depan para pendukungnya di acara Deklarasi 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (21/3/2019). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)



Jokowi mengungkapkan, yang selalu dipertimbangkan gubernur saat akan membangun infrastruktur seperti MRT adalah faktor untung dan rugi. Jokowi menyebut MRT memang tidak menguntungkan.

"MRT disuruh untung dari mana. Saya mutar di seluruh dunia, yang namanya transportasi massal ya rugi, yang menguntungkan itu TOD (transit oriented development)," ujarnya.





Namun Jokowi mengingatkan, pertimbangan untung dan rugi hanyalah dimiliki seorang pengusaha. Namun, untuk pemerintah, selain mempertimbangkan untung dan rugi, harus mempertimbangkan benefit.

"Sehingga yang kita putuskan saat itu adalah keputusan politik. Untuk apa? Untuk keuntungan negara secara makro," imbuhnya.
(nvl/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed