PDIP dan Golkar Bentuk Tim Perumus dan Lobi Otsus Bali

Bali - Desakan otonomi khusus (Otsus) Bali kian kencang. PDIP dan Partai Golkar Bali sepakat memperjuangkan otsus dengan membentuk Tim Perumus dan Loby Otsus yang bekerja di Bali dan Jakarta.Kesepakatan ini muncul dari pertemuan khusus antara ketua DPD PDIP Bali Aan Oka Ratmadi bersama ketua DPD II Golkar Bali Cok Gede Budi Suryawan di Bali Bakery, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Jumat, (23/09/2005). Kedua pimpinan itu didampingi oleh pengurus kedua partai bersangkutan."Melanjutkan lokakarya yang pernah kita lakukan maka kami sepakat untuk membentuk tim perumus dan tim loby di tingkat pusat," kata Cok Rat sapaan akrab Oka Ratmadi.Sebelumnya, DPRD Bali telah membentuk Tim Panitia Khusus Otsus yang dipimpin oleh Made Arimbawa. Tim perumus akan beranggotakan 15 orang yang mewakili generasi muda, tokoh agama, wakil partai politik, tokoh kampus dan ahli hukum adat. Tim ini disebut Tim Perumus Eksponen Masyarakat Bali dan bertugas menyusun materi berupa proposal dengan menggali keinginan dari sembilan kabupaten/kota di Bali. Sedangkan Tim Loby terdiri dari anggota DPR RI serta tokoh asal Bali yang berada di Jakarta berjumlah sekitar 20 orang."Kita memperjuangkan otsus bukan semata-mata untuk mendapatkan uang dari Jakarta (pemerintah pusat). Namun lebih ke arah revitalisasi dan penghargaan kepada potensi dan budaya, adat dan pariwisata Bali," ucap Cok Suryawan.Mereka juga mendesak pemerintah pusat bersikap adil dan tidak hanya membetri otsus kepada daerah bergejolak seperti di Aceh dan Papua. Otsus yang diinginkan Bali adalah kue devisa keuntungan dari pariwisata dimana pembagiannya dirasa kurang mencerminkan keadilan."DPRD sudah memutuskan membuat pansus. Suara dewan itu kan suara rakyat. Mau tidak mau gubernur yang dipilih oleh masyarakat Bali harus mendukung perjuangan rakyat Bali," kata Cok Suryawan.Suryawan membantah bahwa Wapres Jusuf Kalla yang juga ketua DPP Golkar yang menolak keinginan Otsus di Bali. "Beliau kan menyampaikan dari kacamata pemerintha pusat, saya kira wajar saja. Karena bukan hanya Bali, daerah lain seperti Jogja juga mengajukan tuntutan yang sama," ungkap Cok Suryawan. (ahm/)