Ijazah Palsu, Rudolf Serahkan Kepada Aparat Hukum

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) Rudolf Pardede menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum terkait tuduhan terhadapnya soal penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun 2003. Begitu juga dengan permasalahan posisinya yang bakal menjadi gubernur, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah."Saya tidak mau berkomentar itu sekarang. Itu sudah ditangani aparat hukum. Soal masalah gubernur, itu semua adalah kewenangan pemerintah," kata Rudolf usai mengikuti rakor gubernur mengenai PKPS-BBM kepada keluaga miskin di Gedung Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (23/9/2005).Dia menegaskan akan melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Gubernur Tengku Rizal Nurdin yang meninggal akibat kecelakaan Mandala Airlines beberapa waktu lalu. "Ada tiga program antara lain kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Saya akan fokus soal itu," tukasnya.Dalam kesempatan itu, Rudolf menjelaskan bahwa dia pun tidak pernah berkeinginan menduduki jabatan gubernur. Dia lebih memilih wagub ketimbang gubernur. Alasannya adalah posisi gubernur mempunyai tanggung jawab yang berat."Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tidak bisa jalan-jalan sama keluarga. Tanggung jawabnya berat," tandas Rudolf.Apalagi, lanjut Rudolf, mendapatkan materi dari jabatan gubernur. Dia mengaku sudah menjadi orang yang kaya sejak dari lahir. "Saya tidak mau mencari duit. Pikiran saya adalah membangun dan memberi," tegasnya.Sekadar diketahui, hingga kini DPRD Sumut belum bersikap mengenai penunjukkan Rudolf sebagai Plt Gubernur Sumut. Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara pada 19 September lalu yang membahas mengenai pengisian posisi gubernur mengalami deadlock. Sejumlah anggota dewan mempersoalkan status tersangka yang melekat pada Rudolf akibat dugaan penggunaan ijazah palsu. DPRD Sumut berencana menggelar rapat paripurna lanjutan pada 26 September mendatang. Saat ini, Rudolf menjabat Wagub Sumut. (atq/)