Wiranto Sebut UU Terorisme Bisa Jerat Penyebar Hoax, Fadli: Ngawur!

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Menko Polhukam Wiranto yang menyebut pelaku hoax bisa dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Fadli meminta Wiranto segera mencabut pernyataan tersebut.

"Segera harus dicabut, dan saya kira saya nggak tahu maksud di belakangnya apa. Apakah ini memang sedang mabuk atau apa?" kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Fadli menyebut Wiranto ngawur. Menurut Fadli, Wiranto tidak tahu aturan. Dia pun menyebut Wiranto harus diberikan sanksi.

"Pernyataan ngawur seperti ini seharusnya diberikan sanksi karena tidak boleh seorang pejabat pemerintah, apalagi Kemenko Polhukam bicara tidak berdasarkan aturan," ujarnya.

Baca juga: Wiranto Sebut Penyebar Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme, Ini Kata Polri

"Saya kira itu tidak ada hubungan sama sekali sejak awal. Yang namanya terorisme itu ada definisinya, apa itu teroris. Ini nggak ada hubungannya dengan yang ada sekarang," imbuh Fadli.

Wiranto pada Rabu (20/3) menyebut para penyebar hoax itu sebagai peneror masyarakat. Karena itu, Wiranto menyebut para penyebar hoax itu bisa dijerat pula dengan aturan soal terorisme.

"Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," kata Wiranto.

Baca juga: Wiranto: Rakyat Diancam dengan Hoax Itu Terorisme!

Polri menyebut hal itu bisa dilakukan saat pelaku hoax teridentifikasi terkait jaringan teroris. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menerangkan soal Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penjelasan soal tindak pidana terorisme.

"Penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan. Kemudian latar belakangnya apa, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan. Juga pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, apabila pelakunya memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan terorisme," ujar Dedi.




Tonton juga video 593.812 Personel TNI-Polri Siap Amankan Pemilu 2019:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/fdn)