DetikNews
Rabu 20 Maret 2019, 21:17 WIB

Round-Up

Paripurna Minim Kehadiran, Ketua Dewan 'Pasang Badan'

Tsarina Maharani, Zunita Putri - detikNews
Paripurna Minim Kehadiran, Ketua Dewan Pasang Badan Paripurna DPR (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta - Kosongnya kursi dalam rapat paripurna DPR terjadi lagi ketika pengesahan hakim konstitusi. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun memberikan pembelaan.

Rapat paripurna didominasi bangku kosong pada Selasa (19/3/2019). Agenda saat itu adalah mengesahkan calon hakim konstitusi yang sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR. Selain pengambilan keputusan calon hakim konstitusi, DPR mengagendakan perpanjangan waktu pembahasan sejumlah RUU. Ada 4 RUU dan non-RUU yang akan disahkan perpanjangan pembahasannya.

Berdasarkan headcount yang dilakukan detikcom secara manual, dari 560 anggota DPR hanya 24 orang yang mengikuti rapat paripurna. Namun pimpinan rapat, Utut, menyebut total anggota yang hadir dan izin berjumlah 293 orang.



Pihak Setjen DPR RI menolak memberikan data kehadiran. Padahal, sebelumnya, informasi daftar hadir selalu dipublikasikan. Dalam rapat pun tidak disebutkan juga perincian kehadiran anggota Dewan per fraksi.

Bambang Soesatyo pun memberikan pembelaan. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan rapat paripurna sejatinya tidak digelar pada hari itu.

"Sebenarnya agenda paripurna jatuh pada 28 Maret. Tapi karena kita ketahui batas akhir jabatan hakim MK tanggal 21 Maret, maka kita paksakan sidang paripurna kemarin," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Bamsoet mengatakan agenda rapat dadakan itu membuat para anggota Dewan bingung. Dia menyebut ratusan anggota Dewan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, bahkan ada yang meminta izin secara langsung kepada dirinya. Banyak anggota Dewan, kata Bamsoet, yang sedang mengunjungi daerah pemilihan (dapil).

"Sehingga membuat anggota Dewan yang sedang menjalankan tugas negara atau partai di daerah jadi agak kelimpungan. Sebagian sekitar 200 mengirim surat resmi ke pimpinan dan ada yang langsung mengontak saya," ujar dia.



Ia pun memberikan izin. Alasannya, kepentingan Pemilu 2019 disebut Bamsoet lebih besar daripada rapat paripurna DPR.

"Saya beri izin untuk tidak meninggalkan daerahnya dan mempersiapkan agenda nasional, yaitu pemilu. Itu juga tugas negara. Mereka digaji untuk kerja-kerja politik, pilpres dan pileg adalah bagian dari tugas politik," tutur Bamsoet.

"Maka kalau ada orang yang ingin dipersalahkan, sayalah yang patut dipersalahkan. Saya sebagai pimpinan DPR memberikan izin kepada mereka. Jadi saya yang salah. Mohon maaf, saya memilih kepentingan yang lebih besar daripada paripurna," lanjutnya.
(imk/mae)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed