PPP Segera Bahas Posisi Romahurmuziy di DPR

Bogor - Romahurmuziy alias Rommy, eks Ketum PPP, yang juga anggota DPR, ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kemenag. PPP segera membahas posisi Rommy sebagai anggota DPR.

"Tentu kami akan tindaklanjuti itu, tetapi yang prioritas kan ini dulu (Mukernas), karena apa? Karena, kalaupun kita berhentikan sekarang, kan tidak boleh lagi ada PAW setelah bulan ini," sebut Sekjen PPP Arsul Sani di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Romahurmuziy Diberhentikan, Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketum PPP

Arsul berbicara soal UU MD3. Menurutnya, ada aturan di UU MD3 yang menyatakan PAW hanya bisa dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan di DPR berakhir.

"UU MD3 menetapkan bahwa PAW terakhir itu hanya dimungkinkan 6 bulan sebelum masa jabatan habis," kata Arsul.

Baca juga: KPK Sita Dokumen Kepegawaian Usai Geledah Kantor Kemenag Gresik

"DPR yang sekarang ini akan habis pada tanggal 30 September. Jadi, kalaupun, katakanlah, diberhentikan sekarang, juga nggak bisa juga di-PAW. Toh Pak Rommy sudah tidak ada mendapatkan hak-haknya, terutama tunjangan, karena memang tidak menjalankan aktivitas," sebut Arsul.

Romahurmuziy sebelumnya diamankan KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jumat (15/3). Dia kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi pengisian jabatan di Kemenag. (gbr/fdn)