KPK Datangi Pemprov Sumsel, Bahas Pencegahan Korupsi-Pengelolaan Aset

Jakarta - KPK menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Pertemuan tersebut dilakukan KPK untuk membahas pencegahan korupsi hingga pengelolaan aset di Sumsel.

"Kemarin KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program pemberantasan korupsi Terintegrasi di Provinsi Sumsel dan ditutup dengan FGD penertiban aset pemerintah Provinsi Sumsel," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Acara tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulsel dan diikuti para kepala daerah, dan jajaran pejabat se-Pemprov Sumsel. Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan sejumlah evaluasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumsel pada tahun 2018.
"Pada prinsipnya KPK menyampaikan evaluasi trhadap data-data pencapaian 8 program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah, termasuk tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi, serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan Anggota DPRD," ucap Febri.
Dari evaluasi itu, ada sejumlah catatan yang diberikan kepada Pemprov Sumsel seperti penyempurnaan e-planning, e-budgeting hingga transparansi rekrutmen, rotasi dan mutasi jabatan pegawai. KPK disebut Febri juga menyampaikan sejumlah program yang diharapkan diimplementasikan oleh Pemprov Sumsel pada 2019, antara lain optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Kegiatan di Sumsel masih berlanjut hari ini. Tim KPK rencananya menggelar pertemuan dengan Polda hingga Kejaksaan Tinggi Sumsel. Tujuannya untuk mengajak aparat penegak hukum di Sumsel ikut mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kita semua perlu mengingat, program pencegahan hanya akan berhasil jika ada komitmen yang utuh dari unsur pimpinan daerah dan jajarannya. Jika ada kepura-puraan dalam melakukan pencegahan, maka program-program ini sulit akan berhasil," jelasnya.


(haf/dnu)