Pemerintah Bangun 21 Ribu Hunian Tetap untuk Korban Gempa di Palu

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian tetap bagi korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Sebanyak 21 ribu hunian akan segera dibangun.

"(Rapat) soal huntap (hunian tetap) aja kita, 21 ribu hunian," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Basuki belum menyebutkan berapa total biaya yang diperlukan dalam membangun hunian tetal tersebut. Dia mengatakan tidak ada masalah dalam pendanaan.

"Sudah nggak ada masalah dengan itu," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memperpanjang masa transisi darurat penanganan korban bencana alam gempa dan tsunami selama 60 hari. Perpanjangan terhitung mulai 24 Februari 2019.

Baca juga: Cerita Kepala Pusat Gempa BMKG soal Tsunami Palu dan Selat Sunda

Dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019), Longki memutuskan hal itu setelah mendapat masukan dari berbagai pihak dalam rapat evaluasi perpanjangan tahap I status transisi darurat bencana alam Sulteng yang dihadiri para pejabat terkait.

Masa transisi darurat penanganan pascabencana 28 September 2018 akan berakhir pada 23 Februari 2019. Namun, karena masih banyak hal yang belum diselesaikan dalam tahap transisi tersebut, status transisi diperpanjang lagi selama 60 hari.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa pembangunan hunian sementara bagi para korban yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda darurat belum juga tuntas. Kepala Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi melaporkan, sampai saat ini, baru 699 unit huntara yang sedang dikerjakan dari 1.200 unit yang direncanakan dibangun.

Dari 699 unit tersebut, baru 488 yang sudah selesai dikerjakan, namun baru sebagian yang dihuni karena kebanyakan huntara belum memiliki jaringan listrik.



Tonton juga video Proses Evakuasi 5 Korban Gempa Lombok:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/dhn)