MK Gelar Pelatihan Advokat Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap diri dalam menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya, MK menggelar Bimtek penyelesaian gugatan pemilu 2019 dengan menggandeng DPN Perhimpunan Nasional Advokat Indonesia (Peradi).

Dikutip dari website MK, Senin (18/3/2019), penyelenggaraan Bimtek diikuti 250 advokat dari seluruh wilayah tanah air dan dilaksanakan di 3 kota yakni Jakarta, Bogor, serta Surabaya. Pelaksanaan di Jakarta berlangsung sejak 15 Maret hingga 17 Maret dan dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman bersama Ketua Umum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan serta Sekretaris Jenderal DPN Peradi Thomas E. Tampubolon.

Anwar Usman dalam sambutannya menjelaskan pemilu 2019 memiliki hal-hal baru dan bersifat serentak. Sehingga perlu dilakukannya bimbingan bagi penyelenggara pemilu, penyelenggara negara serta advokat selalu penegak hukum.

Baca juga: MK Prediksi Gugatan Pemilu 2019 Lebih Banyak Dibanding 2014

"Pemilu serentak memiliki tujuan untuk menguatkan sistem presidensiil sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut UUD 1945 pasca perubahan. Selain itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak, diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa hal, antara lain yakni menghemat anggaran dan waktu," papar Anwar Usman.

Baca juga: Mahasiswa Gugat UU Pemilu soal DPTb, KPU Siap Jadi Pihak Terkait

Ketua DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan mengingatkan pentingnya advokat mengawal demokrasi dan konstitusi Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara. Dia menjelaskan kerja sama ini merupakan kontribusi Peradi dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun 2019.

"Harapannya, terbangun kultur hukum dalam menyelesaikan persoalan yang timbul," ucap Fauzie.


Saksikan juga video 'Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Golput Saat Pemilu 2019':

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/asp)