Mahyudin Sebut Biaya Politik Tinggi Jadi Alasan Korupsi

Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebut banyaknya wakil rakyat, kepala daerah, dan ketua partai politik (parpol) ditangkap oleh KPK merupakan akibat politik berbiaya tinggi. Meski demikian, menurutnya, biaya politik yang tinggi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini, ia menegaskan seharusnya tokoh-tokoh parpol dan wakil rakyat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Pria asal Kalimantan itu menegaskan agar politikus dan pejabat menghentikan praktik-praktik korupsi.

"Saya prihatin bila ada wakil rakyat, kepala daerah, dan ketua parpol kena OTT. Saya berharap tak ada lagi kejadian OTT. Berhenti korupsi merupakan salah satu cara menyelamatkan bangsa," tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: MPR Apreasiasi Kaum Disabilitas Antusias Ikuti Sosialisasi 4 Pilar

Berpolitik dengan biaya murah, menurut Mahyudin, masih bisa dilakukan dengan pemilihan anggota legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Dengan cara ini, pemilih mencoblos parpol sehingga caleg yang ada tidak berkompetisi habis-habisan. Konsekuensi dari model ini adalah parpol yang menanggung biaya kampanye. "Nah ini menjadi problem baru," ucapnya.

Untuk menghindari politik berbiaya tinggi, Mahyudin mengatakan negara seharusnya mengeluarkan biaya pembinaan kepada parpol. Bila negara ikut membiayai kampanye maka akan melahirkan politik biaya murah. "Termasuk membiayai saksi-saksi saat pemilu," tuturnya.

Baca juga: Jajaran Menteri Kabinet Kerja Jokowi Masuk Daftar Tamu Debat Cawapres

Mahyudin juga menyebut di Australia ada dana pembinaan bagi parpol yang satu suara dihargai 2 dolar Australia . Bila ada parpol mendapat 1 juta suara, ia baru mendapat Rp 150 juta. "Di Indonesia baru Rp 150. Uang sebanyak ini tak cukup untuk membiayai operasional parpol," paparnya.

Ia juga mengakui di lapangan ada faktor nyata yang membuat biaya politik menjadi mahal. Misalnya pendidikan masyarakat mayoritas belum tinggi dan masih banyak lulusan SD. Ia pun mengatakan demokrasi di Indonesia akan berbeda jika pendidikan masyarakat mayoritas sarjana.

Selain tingkat pendidikan yang belum menggembirakan, faktor lainnya adalah ekonomi yang belum mapan sehingga membuat biaya politik menjadi mahal. Kondisi yang demikian akan melahirkan money politic.

"Ketika masyarakat miskin, maka pemilu menjadi tak efektif. Money politic akan melahirkan pemimpin yang tak berintegritas," pungkasnya. (mul/ega)