Skandal Korupsi Bertubi-tubi di Kemenag, Pakar: Perlu Langkah Radikal!

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) kembali didera skandal kasus korupsi. Kini KPK membongkar skandal jual-beli jabatan dengan tersangka Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy). Perlu cara radikal untuk menyelamatkan lembaga umat itu.

"Untuk memutus tali korupsi harus ada tindakan yang radikal dan total, karena kementerian ini harus menjadi panutan bagi kementerian lain," ujar pakar hukum pidana, Prof Hibnu Nugroho, kepada wartawan, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Buruk Kemenag: Korupsi Alquran, Rehab Masjid hingga Jual Beli Jabatan

Sebelum skandal Rommy terungkap, kementerian dengan logo 'Ikhlas Beramal' itu berulang kali terlilit skandal. Saat ini, Menteri Agama 2007-2011, Suryadharma Ali, sedang menjalani masa pemidanaan di LP Sukamiskin selama 10 tahun. Ia harus mempertanggungjawabkan kejahatan korupsi dana haji 2012-2013.

Sebelumnya, proyek Alquran juga dikorup. Di kasus itu, Zulkarnaen (anggota DPR) hukum 15 tahun penjara untuk Zulkarnaen dan anaknya, Dendy dihukum 8 tahun penjara.

Bagaimana cara memotong rantai korupsi di Kemenag?

"Evaluasi ulang sistem promosi jabatan, sistem rotasi, dan promosi di Kemenag. Semua pakai sistem aplikasi yang terbuka," ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Baca juga: Berurutan 2 Ketumnya Tersandung Korupsi, Bagaimana Langkah PPP?

Bagi yang telah tertangkap dan diproses di pengadilan, maka hukuman harus maksimal. Hakim dalam memutus harus bisa memberikan pidana yang bisa membuat orang lain jera mengulangi lagi korupsi.

"Berikan sanksi hukum yang mempunyai efek jera, artinya sanksi hukum pidana yang maksimal dari ancaman yg disebutkan dalam UU," ujar Hibnu menegaskan.

Cukup dengan hukuman pidana badan di lembaga pemasyarakatan? Tidak. Hakim harus mengelaborasi hukuman yang membuat pelaku malu di mata masyarakat.

"Berikan sanksi sosial untuk dikucilkan dari komunitas sosial," pungkasnya. (asp/rvk)