Hong Kong Minta 60% Aset Koruptor Asal Indonesia

Jakarta - Menarik aset milik koruptor kakap di luar negeri ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Hong Kong, misalnya. Otoritas wilayah itu tidak malu-malu minta bagian kepada Tim Pemburu Koruptor Kejagung.Jumlah yang diminta pun tidak tanggung-tanggung. Besarnya mencapai 60 persen. Jadi bagian pemerintah Indonesia hanya 40 persen. Rinciannya, 20 persen untuk biaya administrasi, dan selebihnya aset tersebut dibagi rata antara pemerintah RI dan wilayah bekas koloni Inggris itu.Permintaan otoritas Hong Kong itu disampaikan Ketua Tim Pemburu Koruptor Basrief Arief dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (22/9/2005)."Tim Pemburu Koruptor keberatan dengan permintaan itu. Dalam tanggapan tim, aset itu bukan aset narkotika. Jadi tidak masuk akal. Kita yang punya aset, kok dibagi-bagi," ungkap Basrief yang juga Wakil Jaksa Agung itu.Aparat kepolisian di Hong Kong, tutur Basrief, mengungkapkan, pengajuan permintaan itu sudah dibicarakan oleh menteri kehakiman di sana. Padahal jika melihat ke belakang, saat diskusi dengan pihak kehakiman Hong Kong, tidak ada pembicaraan mengenai pembagian aset tersebut. "Mudah-mudahan dengan hubungan baik, jangan sampai terjadi hal seperti itu," katanya.Permintaan serupa juga dialami tim yang diberangkatkan di Swiss dan Australia. Namun setelah dilakukan negosiasi bahwa aset tersebut merupakan aset negara, kedua negara itu akhirnya memutuskan akan mengembalikannya tanpa potongan sedikit pun.Bahkan Swiss cukup kooperatif dan telah memblokir rekening tersangka koruptor kakap, IS dan EN (salah satunya terkait kasus Bank Global), sejak Juli 2005. "Dan sampai sekarang masih diblokir," tandasnya.Basrief juga mengatakan, dari hasil kunjungannya ke Swiss dan Hong Kong terlihat komitmen terhadap kedua negara itu untuk membantu pengembalian aset milik koruptor RI. "Tapi khusus Hong Kong masih perlu negosiasi untuk kelanjutannya," kata dia. (umi/)