KPK OTT Romahurmuziy, Ma'ruf Amin: Jokowi Tak Mau Intervensi Hukum

Jakarta - Cawapres Ma'ruf Amin mengatakan masalah yang dihadapi Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), yang terjaring OTT KPK, adalah persoalan pribadi. Dia tak ingin kasus itu dikaitkan dengan pilpres.

"Itu saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. Itu pribadi, tidak ada hubungannya sama pilpres," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: JK soal OTT Romahurmuziy: Efeknya ke PPP

Ma'ruf juga berpendapat asas praduga tak bersalah harus dikedepankan dalam kasus Rommy. Selain itu, dia menilai kasus tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah memberantas korupsi.

"Itu kalau penegakan hukum kan sudah jelas, pemerintah Pak Jokowi kan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi hukum," ucapnya.

Baca juga: Fakta-fakta Mengejutkan Romahurmuziy Ditangkap KPK

Ma'ruf menolak anggapan terseretnya Rommy sebagai kegagalan pemerintahan Jokowi. Ketua MUI itu memandang saat ini korupsi sangat mudah terdeteksi.

"Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut total ada 5 orang yang terjaring OTT, termasuk Rommy. KPK menyebutkan unsur-unsur jabatan mereka yang ditangkap.

Baca juga: KPK Sita Duit Pecahan Rupiah di OTT Romahurmuziy, Jumlah Belum Dihitung

KPK menduga ada transaksi suap yang dilakukan orang-orang itu. Suap itu, disebut Febri, terkait dengan pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dkk.


Jejak Karier Rommy hingga Berakhir di OTT, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(abw/dkp)