Badan Kehormatan Periksa Mudahir

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR memeriksa anggota Komisi V DPR Mudahir. Nama Mudahir disebut-sebut termasuk anggota DPR yang melakukan praktek percaloan pencairan bantuan bencana alam. Dia membantah terlibat praktek kotor tersebut. Pemeriksaan terhadap Mudahir berlangsung sekitar 2,5 jam. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu diperiksa mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB, Kamis (22/9/2005). Anggota BK DPR Munawar Soleh menyatakan, ada korelasi antara hasil penyelidikan di lapangan dengan keterangan Mudahir. Namun apa korelasi itu, Munawar menolak menjelaskan. Minggu lalu BK melakukan investigasi ke sejumlah kabupaten/kota yang terkait dengan percaloan anggaran. Kabupaten/kota yang dikunjungi yaitu Semarang, Batang, Rembang, Pati, Solo (Surakarta), Sragen, dan Klaten. Selain itu, lima kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa daerah di Sulsel dan Sumsel. Mudahir sendiri mengakui pernah diminta tolong 40 kabupaten untuk membantu pencairan dana bencana alam. Mudahir membenarkan pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang minta bantuan itu. Namun dia membantah pertemuan itu terkait percaloan. Pertemuan itu, katanya, sebatas konsultasi tentang mekanisme pemberian bantuan. Tidak lebih dari itu. "Beberapa kali saya temui dengan didampingi staf saya Mustakim. Kadang di DPR kadang di luar. Namanya minta bantuan ya kita bantu. Tidak ada itu praktek percaloan," kata Mudahir usai diperiksa BK. Menurut Mudahir, banyak bupati ataupun walikota meminta bantuan kepadanya karena dirinya populer dan sering melakukan silaturahmi dengan kepala daerah. "Saya sama siapa saja biasa. Itu teman saya preman. Sama saja. Silaturahmi itu banyak manfaatnya, menambah rezeki dan panjang umur," kata Mudahir santai. Anggota Komisi V DPR dari FPDIP lantas mengkritik kepala daerah yang telah menyerahkan dana kepada oknum DPR untuk pencairan bantuan. Tindakan kepala daerah itu, menurutnya, bodoh karena dana bantuan bencana sampai saat ini belum dicairkan. "Goblok bupati itu kalau dana belum keluar sudah membayar," katanya. Mustakim Pada kesempatan itu, Mudahir juga membantah kabar stafnya, Mustakim sering meminta uang muka untuk mencairkan dana bantuan bencana. Selama ini Mustakim selalu berkoordinasi dengan Mudahir dalam segala tindakan terkait DPR."Kalau dia macam-macam menggunakan nama saya, saya yang pertama kali akan melaporkan ke polisi. Jangan BK," kata dia.Anggota Komisi V DPR itu juga membantah Mustakim pergi ke luar negeri. Mudahir mengaku sampai Rabu (21/9/2005) malam tadi masih melakukan kontak dan bertemu dengan Mustakim. Bahkan untuk meyakinkan wartawan, Mudahir lantas menelepon Mustakim agar bersedia menemui wartawan. Namun staf DPR yang santer disebut terlibat percaloan itu menolak. "Dia (Mutakim) belum siap karena masih menyiapkan dokumen dan jawaban-jawaban atas kecurigaan terhadap dirinya," jelas Mudahir. (iy/)