"Saya kira (pembahasan tarif MRT) minggu ini beres. Ini harus dikaji betul karena PSO (subsidi) menyangkut dua hal, pertama beban masyarakat, kedua APBD kuat nggak? Jangan sampai APBD nggak kuat, masyarakat juga terbebani cost yang besar, jangan sampai begitu," kata Taufik kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua hari yang lalu baru rapat Komisi B, dari Dishub baru memaparkan dan baru semalam dikasih bahannya. Saya kira bagaimana kami mau memutuskan tarif kalau bahannya belum dapat?" ujar Taufik.
Taufik menganggap, pembahasan tarif MRT tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting, sambung politikus Gerindra, tarif MRT tidak membebani masyarakat.
"Karena ini menyangkut soal, pertama subsidi pada publik berapa, dan kedua beban pada APBD berapa. Jadi saya kira kan sekarang masih dalam tahap uji coba nih, ya bisa saja dalam diskusi ke depan ternyata bisa kok digratiskan atau PSO-nya 90 persen, sisa 10 persen lagi. Kan menguntungkan publik. Kami nggak sembarang juga lah menentukan tarif," papar Taufik.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan ke DPRD bahwa tarif MRT Jakarta dipatok antara Rp 8.500/10 km dan Rp 10.500/10 km. Tarif MRT Jakarta sebelumnya ditargetkan diputuskan pada pertengahan Februari 2019 lalu. (aik/zak)