Gonjang-ganjing KY, Eks Ketua Minta Dibentuk Majelis Etik

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki meminta semua isu miring di KY diselesaikan secara tuntas. Bila kuat dugaannya, sudah saatnya KY membentuk majelis etik.

"Desakan masyarakat sipil tersebut sebaiknya direspons oleh pimpinan KY dalam bentuk klarifikasi kepada Koalisi Masyarakat Sipil dan kepada kedua Komisioner," ujar Suparman kepada wartawan, Rabu (13/3/2019).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan meminta Aidul Fitriciada Azhari mundur. Aidul dinilai telah melanggar etik, yaitu mendaftar hakim konstitusi, padahal masa jabatan baru habis 2020. Adapun komisioner Sumartoyo diminta mundur karena dinilai main mata dalam kasus Cipaganti Group.

Suparman Marzuki (Ari/detikcom)

"Jika memang cukup bukti/indikasi yang kuat dengan data/informasi yang akurat, maka bisa dilanjutkan dengan pembentukan majelis etik, tetapi jika tidak, pimpinan KY menjelaskan ke publik agar semuanya jelas. Jangan dibiarkan menjadi rumor yang akan merugikan nama baik dan kepentingan institusi KY," ujar Suparman.

Baca juga: Isu Main Mata Kasus Ratusan Miliar Cipaganti, Pimpinan KY: Fitnah!

Aidul dalam klarifikasinya menyangkal melanggar etik. Malah, ia bingung mengapa dia diminta mundur.

Aidul Fitriacia (Ari/detikcom)

"Dasarnya ini ya? Saya malah bingung kesalahan saya di mana?" kata Aidul saat dimintai konfirmasi.

Adapun Sumartoyo membenarkan bahwa dulunya dia pernah menjadi pengacara kasus Cipanganti Group. Tapi ia menolak disebut 'mengatur pelaporan itu ke KY.

"Jadi terkait dimunculkannya dugaan konflik kepentingan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemeriksaan laporan perkara tersebut sangat bernuansa fiktif dan fitnah kepada KY," ujar Sumartoyo kepada detikcom, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: Komisi III DPR Desak Pembentukan Dewan Etik untuk 2 Pimpinan KY

Adapun anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, juga mendesak pembentukan Dewan Etik untuk dua pimpinan KY, yaitu Aidul Fitriaciada Azhari dan Sumartoyo.

"Ritme pergerakan dan marwah KY harus dijaga. Jangan sampai ulah sebagian orang akan merusak kinerja KY dalam mengawal proses independensi institusi peradilan di Indonesia," ungkap Nasir.



Saksikan juga video 'Usut Kasus Iuran Hakim, Jubir KY Diperiksa Polisi':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/gbr)