Antisipasi Gejolak, SBY Harus Siapkan Langkah Extraordinary

Jakarta - Gejolak sosial politik diprediksi meningkat menjelang kenaikan harga BBM pada awal Oktober mendatang. Tiga langkah antisipasi pemerintah dinilai tidak cukup hadapi ekses BBM. Untuk itu, SBY diminta menyiapkan terobosan jitu."Presiden harus mengambil langkah extraordinary dan berani menghadapi risiko," kata pengamat politik Sukardi Rinakit dalam percakapan dengan detikcom, Kamis (22/9/2005) pagi. Sekadar diketahui, pemerintah menyiapkan 3 langkah antisipasi gejolak penolakan kenaikan harga BBM. Pertama, sosialisasi rencana menaikkan harga BBM. Kedua, penuntasan pemberian subsidi akibat kenaikan BBM pada bulan Maret lalu. Ketiga, penegakan hukum kasus penggelapan dana subsidi BBM.Sukardi berpendapat langkah penuntasan pemberian kompensasi BBM berpotensi memicu konflik horizontal. Sebab, data yang digunakan pemerintah belum akurat. "Penuntasan ini justru harus behati-hati karena bisa menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan berujung pada riot," tandasnya.Langkah sosialisasi kenaikan BBM, lanjut Sukardi, merupakan hal yang sia-sia. Alasannya, semua lapisan masyarakat sudah mengetahui BBM akan naik pada awal Oktober.Ia mengusulkan agar pemerintah mau jujur kepada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi kondisi ekonomi. "Sudah saatnya pemerintah tidak lagi besar kepala dalam menangani masalah ini," tegasnya.Data yang akan digunakan untuk pembagian kompensasi uang tunai sebaiknya diverifikasi ulang. Karena penindakan atas penyelewengan di tingkat grass root sulit dilakukan. Guna menghindari penyelewengan, Sukardi menambahkan sebaiknya program kompensasi uang tunai dibatalkan. "Lebih baik program padat karya digencarkan sehingga kita tidak membiasakan masyarakat malas untuk mendapatkan uang," demikian Sukardi. (ton/)