Polemik Rencana Retribusi di Wisata Rammang-rammang yang Tersohor

Moehammad Bakrie - detikNews
Selasa, 12 Mar 2019 13:12 WIB
Foto: Moehammad Bakrie/detikcom
Maros - Rencana Pemerintah Kabupaten Maros menarik retribusi di kawasan wisata karst Rammang-rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan, menuai protes dari warga setempat yang selama ini secara mandiri mengelola kawasan itu bersama Pemerintah Desa.

Rencana penarikan retribusi di Rammang-rammang ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Maros Nomor 33 tahun 2005 tentang perubahan tarif retribusi tempat wisata dan olahraga. Namun, penarikan retribusi di kawasan wisata karst terbesar kedua di dunia ini baru akan diberlakukan.

"Pihak Dinas Pariwisata telah menyatakan akan segera memberlakukan Perbup itu. Jelas kami tolak karena kami menilai Perbup itu tidak tepat diberlakukan di sini. Objek wisata ini sejak awal telah dikelola oleh masyarakat dan jelas berbeda dengan tempat lain," kata koordinator Serikat Pelaku Wisata Rammang-rammang, Iwan Dento, Selasa (12/03/2019).


Polemik Rencana Retribusi di Wisata Rammang-rammang yang TersohorFoto: Moehammad Bakrie/detikcom

Warga saat ini tengah mengumpulkan tanda tangan penolakan atas rencana itu. Mereka menilai Perbup itu cacat hukum karena saat perumusan tidak melibatkan unsur pelaku wisata di Rammang-rammang. Selain itu, sosialisasinya juga baru di tahun 2019 ini.

Alasan lain adalah sejarah perjuangan panjang warga 'mengusir' tiga perusahaan tambang yang pernah diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten di kawasan itu. Izin tambang itu dinilai menzalimi warga, karena setelah perjuangan mereka berhasil, Pemerintah yang sebelumnya membentengi perusahaan tambang malah ingin menikmati hasil dari pengelolaan wisata yang dibangun oleh warga.

"Tahun 2007 sampai 2010 itu ada tiga perusahaan tambang dengan luas mencapai 80 hektare yang telah diizinkan oleh Pemkab untuk mengeksplorasi di sini. Kami berjuang selama 6 tahun mengusir ketiga perusahaan itu. Giliran kami berhasil dan membuat objek wisata ini mendunia, Pemkab tiba-tiba datang memalak," tambahnya.

Polemik Rencana Retribusi di Wisata Rammang-rammang yang TersohorTempat wisata Rammang-rammang. Foto: (Neni Setyowati/d'Traveler)

Iwan mengaku selama ini memang Pemkab telah membangun infrastruktur di dalam kawasan itu, mulai dari jalan hingga jembatan. Hanya saja, pembangunan infrastruktur itu dinilai tidak tepat jika dijadikan dasar untuk menarik retribusi. Pasalnya, pembangunan di sana merupakan tanggung jawab pemerintah atas rakyatnya.

"Soal infrastruktur yang dibangun oleh Pemkab di sini bagi kami itu kewajiban dan kami punya hak atas itu. Kenapa mereka pembangunan itu harus kami bayar dengan kewajiban Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sementara di wilayah lain tidak pernah dimintai hal itu. Jelas ini tidak adil," lanjutnya.

Selama ini, Pemkab Maros dinilai kurang memberikan perhatian pada pengembangan kawasan Rammang-rammang. Mulai dari pembangunan kawasan, hingga pada pengembangan kapasitas warga. Iwan mengatakan Rammang-rammang dikembangkan oleh pihak luar melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa BUMN dan perusahaan swasta atas upaya dari warga secara mandiri.

"Selama ini kami terkesan dibiarkan jalan sendiri oleh Pemkab. Tapi kami tidak menyerah dan terus berusaha sendiri, hingga akhirnya bisa mendapatkan dana CSR dari BUMN dan perusahaan swasta. Dana itulah yang kami gunakan untuk mengembangkan kawasan ini. Selebihnya paling yah dana desa," paparnya.


Pemkab Maros melalui Dinas Pariwisata berencana akan memberlakukan Perbup soal retribusi di kawasan Rammang-rammang. Pemkab mengatakan dengan adanya retribusi akan memberikan pendapatan ke daerah untuk menata kembali kawasan itu agar lebih baik kedepannya. Pemkab pun berencana akan kembali menggelontorkan dana untuk membangun jalan di wilayah itu.

"Yah inikan untuk kita juga. Kita dapat PAD yang besar, tentunya akan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Kita mau Rammang-rammang ini bisa lebih baik lagi, agar wisatawan bisa lebih banyak yang datang ke sana. Ini juga kan masih kita gagas," kata Kepala Dinas Pariwisata Maros, Ferdiansyah. (tor/tor)