Mobil Dinas Bupati Daerah Miskin Rp 1,9 M Dinilai Lukai Warga

Pandeglang - Aktivis antikorupsi dari Nalar Pandeglang menilai pembelian mobil dinas Rp 1,9 miliar oleh Bupati Irna Narulita melukai perasaan warga. Apalagi, ada unsur kepatutan yang dilanggar, khususnya setelah daerah ini terkena bencana tsunami.

"Ya jelas, melukai masyarakat Pandeglang kebanyakan. Yang kita sesalkan pengadaan di akhir tahun pas Pandeglang mengalami bencana tsunami," kata Aa Syaifullah dari Nalar Pandeglang kepada detikcom, Banten, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Suami Bela Bupati Pandeglang Beli Mobil Dinas Rp 1,9 M: Itu Mobil Rakyat

Menurutnya, ada warga terdampak tsunami yang hidupnya masih terkatung-katung. Belum lagi masalah infrastruktur di Pandeglang yang belum tersentuh pembangunan.

"Bupati sebagai penerima mandat dari masyarakat harus melihat asas kepatutan ketika situasi dalam keadaan bencana. Harusnya belanja bisa lebih baik. Mengurus untuk relokasi masyarakat yang kena dampak bencana, untuk dibelikan lahan atau hunian," paparnya.

Dia menjelaskan, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pengadaan mobil ini dilakukan melalui pengadaan langsung 2018. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, mobil itu memang sesuai dan memenuhi syarat.

Namun pengadaan ini dinilai tak patut di tengah Pandeglang berjibaku dengan penanganan pascabencana tsunami dan permasalahan infrastruktur yang buruk.

"Yang kita sesalkan itu pengadaan ini. APBD kita kecil, beberapa tahun PAD tak tergenjot karena nggak ada kegiatan yang mendorong pemberdayaan di masyarakat yang riil," tuturnya.

Baca juga: Disorot soal Mobil Dinas Rp 1,9 M, Bupati Pandeglang Sedang di Jakarta

Sebelumnya, suami Bupati Pandeglang Irna Narulita yang juga eks Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, menjelaskan soal pembelian mobil itu. Dimyati mengatakan spesifikasi mobil tersebut diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan pribadi.

"Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa (12/3).


Saksikan juga video 'Saat Bupati Pandeglang Pastikan Logistik Aman':

[Gambas:Video 20detik]

(bri/idh)