Ahli: Statuta Kampus Sriwijaya Dkk Cacat Formil, Tidak Sah

Jakarta - Koalisi Nasional Peduli Pendidikan Indonesia (KNPPI) menggugat statuta kampus Universitas Sriwijaya dkk ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai statuta yang dikeluarkan Kemenristekdikti itu cacat hukum.

"Peraturan yang dibentuk setelah masa waktu yang ditetapkan oleh PP, secara formil dapat dibatalkan, sebab dianggap tidak sah," kata ahli hukum tata negara dari UGM, Dr Oce Madril, kepada detikcom, Selasa (12/3/2019).

Enam statuta kampus yang digugat, yaitu:

1. Universitas Sriwijaya, Palembang
2. Universitas Negeri Malang
3. Politeknik Negeri Banjarmasin
4. Politeknik Negeri Ambon
5. Politeknik Negeri Samarinda
6. Politeknik Negeri Bandung
7. Politeknik Negeri Medan

"PP sudah memberikan batasan waktu selama dua tahun. Artinya, dalam kurun waktu tersebut mestinya semua peraturan pelaksana telah ditetapkan," ujar Oce.

Baca juga: Ramai-ramai Menggugat Statuta Kampus Universitas Sriwijaya dkk

Pasal 34 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, berbunyi:

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Sedangkan Pasal 36 berbunyi:

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

"Jika pemerintah tidak sanggup menaati batas waktu tersebut, maka pemerintah dapat merevisi PP itu. Revisi PP dilakukan secara terbatas hanya terkait Pasal 36," pungkasnya. (asp/knv)