Sosialisasi 4 Pilar di Jaksel, HNW Dicurhati Aktivis PKK Minta Digaji

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan program pertama dari 10 program pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejalan dengan program MPR RI. Oleh karena itu, HNW meyakini peran emak-emak yang menjadi tulang punggung gerakan PKK merupakan benteng Pancasila di Indonesia.

"Program pertama dari 10 Program Pokok PKK adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Maka para penggerak PKK ini pastilah juga mereka yang menjunjung tinggi Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar HNW, dalam keterangannya, Senin (11/3/2019).

Saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Damai Kitchen, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (10/3/2019) itu, HNW menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia didasarkan dengan kuat pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Sejarah mencatat pula bagaimana para bapak dan ibu bangsa berhasil menghindarkan NKRI dari kehancuran dengan kompromi menghapuskan 7 kata dari Sila Pertama, namun Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi akidah bangsa ini. Maka saya yakin para penggerak PKK juga akan jadi penjaga keutuhan NKRI," ujar pria yang baru saja mendapat Anugerah Teropong Parlemen Award 2019 sebagai Tokoh Empat Pilar Kebangsaan.

Baca juga: MPR Nilai Perlu Adanya Pemahaman soal Korban Narkoba Sesungguhnya

Mengingatkan peran besar para penggerak PKK, seorang aktivis PKK dalam sesi tanya jawab menyempatkan curhat.

"Bolehlah ke depan kami digaji pak. Sebatas UMR saja," katanya disambut riuh tepuk tangan rekan-rekannya.

Menanggapi curhatan tersebut, HNW mengungkapkan gaji diberikan untuk jabatan-jabatan formal. Sedang untuk kegiatan semacam PKK lebih tepat diberikan insentif.

"PKK ini kegiatan sosial. Maka, pendekatannya juga sosial. Harusnya sih, apa yang dikerjakan oleh PKK ini sudah tuntas dikerjakan oleh negara melalui Kemensos. Tapi nyatanya kan belum. Maka muncul kegiatan sosial seperti PKK ini," tutur HNW.

Baca juga: HNW Raih Penghargaan Tokoh 4 Pilar MPR

HNW menambahkan agar pemberian insentif ini tak membebani anggaran negara, maka disiapkan alokasi khusus di dalam anggaran dana desa atau kelurahan. (idr/idr)