Menurut Poyuono, kondom adalah alat kontrasepsi yang bisa dipergunakan untuk menekan jumlah penduduk Indonesia.
"Kalau menurut saya sih justru kondom itu jangan diartikan sebuah yang negatif, tapi itu merupakan simbol bahwa negara Indonesia itu harus mengatur jumlah penduduknya. karena selama 5 tahun ini hampir 4 tahun pemerintahan Jokowi terjadi ledakan penduduk. Kalau terjadi ledakan penduduk kan artinya akan berimbas kepada ekonomi. Artinya itu harusnya disyukuri bahwa itu melambangkan pemerintahannya, Jokowi ingin mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan program KB yang menggunakan kondom alat kontrasepsi kan," kata Poyuono, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Poyuono, jika ada kondom bergambar Prabowo-Sandi tidak serta merta merusak citra Prabowo sebagai capres yang didukung Ijtimak Ulama. Justru ia mengaku akan berterima kasih bila ada kondom bergambar Prabowo-Sandi karena dinilai turut mendukung program menekan jumlah penduduk dengan KB. Menurutnya kelebihan penduduk akan memberatkan perekonomian negara.
"Ya nggak merusak Islami dong. Kita kan harus melihat. Makanya kita harus menjelaskan. Apakah orang Islam juga mengharamkan penggunaan kondom kan enggak, ya kan. Apakah orang Islam, keluarga Islam tidak ikut program KB, kan ikut. Kan kondom itu sebagai alat kontrasepsi. Sebuah alat untuk ber-KB kan," ujarnya.
"Bagi kami sih nggak masalah kami akan katakan kalau kami yang dibikin gambar begitu justru kami terima kasih. Artinya ada rakyat yang sadar memberikan pesan ke kami bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia harus ditekan agar ekonomi Indonesia menjadi baik. Karena kalau kelebihan penduduk otomatis keperluan energi pangan itu harus kita kurangi, kalau enggak nanti memberatkan ekonomi," ujarnya.
Meski demikian, Poyuono mempersilakan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan fitnah kondom tersebut ke polisi. Ia meminta polisi mengusut perusahaan pembuat kondom tersebut jika benar ada.
"Begini kalau memang itu merasa tidak bagus ya kan ya TKN melaporkan kepada polisi. Apakah kalau kondom itu memang diproduksi secara massal. Lalu misalnya berlambang Jokowi Ma'ruf ya sekarang kan yang punya pabrik kondom kan kebanyakan ada perusahaan BUMN, ya kan. Yang juga mungkin ada perusahaan swasta. Diusut saja kalau memang itu dianggap tidak pantas," sambungnya. (yld/bar)