TKN Sebut Tak Usah Khawatir soal Defisit BPJS, BPN Bicara Cegah Kebocoran

Jakarta - Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjelaskan defisit BPJS Kesehatan terjadi karena sejak awal premi BPJS ditetapkan di angka yang rendah. TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi juga bicara soal defisit itu.

"Pertama sengaja premi ditetapkan rendah, paling rendah diseluruh dunia. Memang dulu konsep asuransi itu masih sangat awam. Oleh karena itu dikasih premi serendah mungkin, tetapi manfaat sebesar mungkin," ujar Nafsiah di d'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Baca juga: BPJS Defisit, TKN Jokowi: Nggak Usah Khawatir

Nafsiah mengatakan asuransi kesehatan nasional di negara lain tidak sampai meng-cover seluruh layanan kesehatan. Sementara di Indonesia, perawatan penyakit berat seperti gagal ginjal, cuci darah, hingga kanker ditanggung oleh BPJS.

"Tapi waktu itu ketentuannya kita tidak boleh menurunkan, apa yang sudah ditanggung Askes tetap ditanggung JKN. Banyak rakyat tertolong tapi biaya sangat mahal," ungkapnya.

Nafsiah mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Hasilnya, pada tahun 2018, kepuasan terhadap BPJS Kesehatan mencapai 79 persen.

"Setiap dua tahun, pemerintah akan mengevaluasi itu, akan terus dilakukan. Kepuasan peserta tahun 2018 sudah 79 persen. Berarti masyarakat sudah merasakan manfaatnya," tuturnya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai wajar jika BPJS Kesehatan defisit. Hal itu menunjukkan jaminan kesehatan banyak digunakan oleh masyarakat.

"Anda bisa lihat di mana-mana bahwa JKN telah bermanfaat. Antrean di rumah sakit, antrean berobat mahal, itu merupakan indikasi bahwa digunakan JKN itu, makanya jadi tambah defisit. Tapi di sisi lain rakyat tertolong," ucap anggota TKN Hasbullah Thabrany.

Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Fokus Basmi Stunting, Prabowo-Sandi Urus BPJS

Hasbullah menilai defisit dalam pelayanan publik adalah hal biasa. Menurutnya, kekurangan tersebut dapat ditutup pada periode berikutnya.

"Kalau defisit nggak usah khawatir. APBN kita juga sudah 20 tahun defisit terus. Tahun ini defisitnya hampir Rp 300 triliun. Cuma orang tidak tahu yang namanya program publik itu biasa defisit, tapi akan kembali di masa-masa berikutnya. Di Korea, di Turki, semua juga awalnya begitu," jelasnya.

"Sama kalau orang berusaha pastilah kalau dihitung uang masuk sekarang dan keluar sekarang pasti defisit itu biasa. Kita sudah tahu sekarang di mana lubang-lubangnya, kita bisa tutup lubang-lubang itu," imbuh Hasbullah.

Tak seperti TKN, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada kesalahan berpikir atau kesalahan manajemen dalam BPJS Kesehatan. BPN menyebut Prabowo-Sandi akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari hulu persoalannya.

"Pak Prabowo sering kali menyebut bahwa kita itu kebocoran anggaran lebih kurang Rp 1.000 triliun per tahun. Kita akan perkuat primary health care. Harusnya kalau 80 persen masyarakat ditangani di puskesmas dan klinik, maka bisa mengantisipasi kebocoran," beber anggota BPN Hermawan Syahputra.

Menurut Hermawan, persoalan defisit BPJS Kesehatan ada 2 macam, yaitu dari anggaran dan dari sistem pengelolaan. Ia menyebut ada kebocoran anggaran dan yang menyebabkan pelayanan pada pasien tidak terlayani dengan baik.

"Artinya ada dua, ada pendekatan sistem pelayanannya, ada pendekatan menutup kebocoran dan defisit anggaranya. Kenyataannya selama ini selalu naik dari tahun ke tahun. Tenaga kesehatan worry, rumah sakit worry, masyarakatnya lebih worry. Kita buktikan yang baru bisa. Akan ada penghitungan baru terhadap premi, nanti kita coba kalkulasi ilmu ekonometrik dan sebagainya bahwa premi yang layak dan bersahabat untuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Kita akan evaluasi menyeluruh," pungkasnya.


Saksikan juga video 'BPJS Defisit, TKN Jokowi: Nggak Usah Khawatir':

[Gambas:Video 20detik]

(azr/idh)