Pemerintah Siap Hadapi Demo Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Pemerintah siap mengantisipasi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan masyarakat akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM awal Oktober mendatang. Demo tersebut dinilai sebagai bentuk demokrasi. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Widodo AS dalam jumpa pers seusai menghadiri sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden SBY di kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2005). Rapat yang digelar khusus membahas masalah keamanan terkait kenaikan harga BBM itu diikuti juga antara lain Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Jaksa Agung Abdulrahman Saleh, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan Kepala BIN Syamsir Siregar. "Jika ada respons-respons yang mengkritik kebijakan-kebijakan ini dihormati sebagai bentuk demokrasi. Begitu juga dengan kemungkinan unjuk rasa. Ini adalah refleksi bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat," kata Widodo. Dalam rapat itu, Widodo menyatakan, pemerintah memutuskan mengambil 3 langkah untuk mengantisipasi respons masyarakat atas kenaikan harga BBM itu. Pertama, menyosialisasikan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kedua, menuntaskan pemberian subsidi akibat adanya kenaikan harga BBM pada bulan Maret 2005. Ketiga, penuntasan penegakan hukum kasus penggelapan dana subsidi BBM. (asy/)