"Kami yakin progam ini sudah melalui kajian yang sangat matang, gaji bagi pra kerja ini diberikan dengan berbagai pertimbangan," kata Director Associate Kopi Politik Syndicate Todotua Pasaribu kepada wartawan, Selasa (5/3/2019).
Salah satu yang dijanjikan dari kartu ini adalah pemegang kartu yang masih pengangguran dengan kondisi tertentu akan 'digaji' oleh pemerintah. KPS bahkan mengusulkan agar pihak yang 'digaji' pemerintah diperluas, seperti usul yang pernah dilontarkan sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami siap mengawal program ini, kita juga akan menyosialisasikan kartu pra kerja ini kepada masyarakat luas secara masif. Ini program bagus yang layak untuk dikawal agar bisa direalisasikan," imbuhnya.
Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon mengkritik janji program Kartu Pra-Kerja ini. Fadli menyebut program tersebut norak dan sangat politis.
"Sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Selain itu, dia menilai Kartu Pra-Kerja ibarat memberikan impian kosong. Melalui Kartu Pra-Kerja, pengangguran lulusan SMK akan diberikan gaji yang uangnya dibebankan pada APBN. (tor/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini