DetikNews
Selasa 05 Maret 2019, 19:18 WIB

Eggi Sudjana Ancam Duduki Bawaslu Jika Laporan soal Jokowi Tak Direspons

Zunita Putri - detikNews
Eggi Sudjana Ancam Duduki Bawaslu Jika Laporan soal Jokowi Tak Direspons Eggi Sudjana (tengah)- (Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KAMA) mengancam akan menduduki Bawaslu jika laporannya terkait pernyataan Jokowi bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan tidak direspons Bawaslu. Dia mendesak agar Bawaslu merespons sampai batas waktu yang ditentukannya.

"Jadi kita datang ke sini menurut kita melapor sudah lebih dari 2 minggu jatuhnya sudah 15 hari malah, ini dari 19 Februari 2019 belum di respons. Bawaslu tadi mengatakan hitungan hari kerja tidak termasuk hari Sabtu-Miinggu. Maka jatuhnya tanggal 8 Maret, tanggal 8 Maret ini sudah ditentukan," kata Eggi selaku pengacara KMA di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Eggi mengancam jika tanggal 8 Maret Bawaslu tetap tidak merepons laporan Jokowi, dia dan para aktivisi KAMA akan menduduki Bawaslu.



"Ketua KAMA akan duduki Bawaslu, jika Bawaslu tidak melakukan tugasnya sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, berkaitan tahapan pemilu," katanya.

Menurutnya, Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela karena membohongi rakyat terkait data-data fiktif yang disebutnya saat debat capres putaran kedua. Dia juga meminta agar Jokowi digagalkan sebagai capres.

"Jokowi nggak pantas ikuti tahapan dalam konteks pemilu pilpres ini, seperti dialog (debat) ke-4 dan ke-5 ini, dia nggak pantas diikutkan lagi karena dia melakukan perbuatan tercela, kalau Bawaslu nggak melakukan tugasnya, menurut Undang-undang maka kami akan menduduki Bawaslu," ancamnya.



Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih sedang dikaji. Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan KMA itu.

"Laporan telah kami terima, kita lagi kaji kemudian dalam 1 atau 2 hari ini sesuai dengan 14 hari kerja, kan Sabtu Minggu nggak dihitung hari kerja. Oleh sebab itu kita akan lihat hasil kajian dari teman-teman juga mengenai klarifikasi dari beberapa pihak. Termasuk masalah ini kalau masuk pelanggaran pemilu kita akan melakukan tindakan, tapi kalau bukan pidana pemilu ada Bareskrim Polri yang punya kewenangan," jelas Bagja.

Sebelumnya, Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax bersama pendukung Prabowo Subianto melaporkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu pada (19/2). Jokowi dilaporkan karena diduga memberi pernyataan bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan.

Laporan ini tercatat dengan nomor: 20/LP/PP/RI/00.00/II/2019. Laporan ini sudah diterima oleh Bawaslu RI.
(zap/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed