Jokowi dan Prabowo Diminta Bahas Tuntas Masalah Hukum dan HAM

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 05 Mar 2019 17:08 WIB
Foto: Direktur Lokataru, Haris Azhar (dua dari kiri) dalam diskusi di gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. (Ibnu-detikcom)
Jakarta - Direktur Lokataru, Haris Azhar menyayangkan persoalan hukum dan HAM kurang dibahas maksimal dalam debat Pilpres 2019. Padahal, agenda penyelesaian masalah hukum dan HAM merupakan bagian terpenting dalam konstitusi bernegara.

"Karena saya bekerja di bidang hukum, bidang HAM, saya lihat dua pasangan ini, terutama capresnya ini punya persoalan serius terutama di hukum dan HAM. Kenapa ini penting karena hukum dan HAM ini sisi penting dari konstitusi kita," kata Haris Azhar di gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2019).

"Agenda hukum dan HAM harus dibahas tuntas karena itu bagian dari konstitusi," tambahnya.


Haris menyampaikan itu dalam diskusi publik bertema 'Mafia Hukum, Tema yang Hilang dari Perdabatan Pemilu Capres'. Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Virgo Sulianto dan Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi, Gufroni turut hadir.

Haris kemudian menyoroti soal program terkait kebijakan hukum dari kedua capres, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Haris menyebut berdasarkan sejumlah survei, performa hukum di pemerintahan Presiden Jokowi buruk.

"Jokowi misalnya dalam 5 tahun terakhir sejumlah indeks survei dari development indeks, freedom house, reward justice project, performa hukum Jokowi jelek, bukan rendah, jelek dilihat dari angle mana pun," ucapnya.

Haris lalu bicara soal kebijakan hukum Presiden Jokowi soal pembangunan rumah tahanan di Pulau Natuna. Menurutnya, Jokowi harusnya mendorong perbaikan sistem hukum bukan malah membangun rumah tahanan baru.

"Kita perlu bangunan lapas atau perlu penataan sistem, mentalitas, moralitas para sipir atau sistem pidananya yang salah. Misalnya orang sedikit-sedikit dipenjara karena tidak ada sistem jaminan. Ya mestinya Presiden mendorong, inisiatif, proaktif, super cepat, meroket untuk mendorong sistem hukum pidana bukan gedung," ujarnya.


Tak hanya Jokowi, Haris menilai Prabowo Subianto juga tidak menguasai soal bidang hukum dan HAM. Menurut Haris, Prabowo tidak bicara penyelesaian hukum secara menyeluruh, melainkan hanya permasalahan hukum yang dialami pendukungnya.

"Penantangnya menyedihkan juga. (Prabowo) nggak bisa bicara soal hukum, nggak bisa mengkritik hukum. Kalau bicara hukum hanya bicara pendukungnya saja. Kriminalisasi, kriminalisasi terhadap oposisi. Oposisi berapa jumlahnya, ada penggunaan hukum yang buruk itu bukan masalah 01 dan 02, Prabowo-Sandi ini juga tidak bisa mengilustrasikan dan tidak bisa menjawab apa gagasan dia, kenapa? karena dia juga problem hukum, Prabowo punya problem hukum dari sisi HAM," pungkasnya.



Simak juga video Relawan dari Penjuru Eropa Dukung Jokowi-Ma'ruf:

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/idh)