Dinilai Tidak Becus Kelola BUMN, Sugiharto Harus Mundur

Jakarta - Setelah hampir satu tahun menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, Sugiharto dinilai mengecewakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan berplat merah itu. Desakan supaya Sugiharto mundur pun menguat."Kita melihat Sugiharto sebagai persolan besar dalam pengelolaan BUMN, kita menuntut mundur," kata Direktur LBH BUMN Habiburokhman kepada detikcom, Rabu (21/9/2005).Habiburokhman menilai dalam beberapa kasus terlihat Sugiharto melakukan insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengelolaan BUMN.Pertama dalam konteks wacana akuisisi atau merger Bank BTN, jelas Presiden menolak akuisisi Bank BTN. Ini dikuatkan dengan keputusan DPR. "Namun dia tetap ngotot mengakuisisi Bank BTN seolah-olah dia yang punya punya kebijakan," sesal Habiburokhman.Kedua, yakni penelikungan dalam komposisi direksi BUMN. Sugiharto hanya menerapkan prinsip koncoisme seperti halnya ia menempatkan Iwan Pontjo sebagai Dirut PT Jamsostek, dan Agus Martowardoyo sebagai Dirut Bank Mandiri."Sugiharto melakukan kesalahan sehingga keuntungan yang diperoleh BUMN tidak ada yang signifkan, yang terjadi sekarang BUMN mempelopori kematian perekonomian," tukasnya.Meskipun penerimaan negara dari BUMN baik privatisasi dan dividen mengalami peningkatan yang mencapai Rp 13 triliun tahun 2005 ini, Habiburokhman tidak puas. Potensi BUMN sebenarnya bisa ditingkatkan mengingat aset-aset BUMN yang besar."Peningkatan itu tidak signifikan dengan potensi di BUMN sendiri. Banyak BUMN yang harusnya diproteksi tapi dicabut, seperti halnya PT DI. Tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan terhadap bisnis PT DI," katanya.Rencananya, sekitar 2000 orang akan berdemo hari Kamis (22/9/2005) besok menuntut Sugiharto mundur. Elemen masyarakat yang akan berdemo diantaranya LBH BUMN, Serikat Pekerja (SP) BUMN, SP Pertamina, SP Pertani, SP Merpati, dan Gerakan Pemuda Kerakyatan. (ddn/)