Selasa 05 Maret 2019, 11:04 WIB
Pak Gubernur, Bagaimana Anak 14 Tahun Kok Dinikahi ABG 16 Tahun?
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Ari/detikcom)
Makassar -
Pernikahan anak usia 16 tahun dengan perempuan usia 14 tahun di Kabupaten Sidrap menuai kontroversi. Kelompok pemerhati anak menyayangkan kejadian ini terulang dan meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah serius menangani persiapan nikah dini.
"Kami berharap Gubernur Sulawesi Selatan mendorong kebijakan khusus untuk pencegahan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak jelas melanggar hak pada anak," kata Ketua Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) Bagus Dibyo Sumantri kepada detikcom, Selasa (5/3/2019).
Menurutnya, kasus pernikahan anak di Sidrap, Sulawesi Selatan, mesti ditanggapi secara serius bagi seluruh pihak, terutama pemerintah. Apalagi kasus pernikahan anak di Sulsel tergolong masuk zona dengan rapor merah persentase yang kasus pernikahan anak di Indonesia.
"Hak anak secara nyata dilindungi dalam Konvensi Hak Anak (KHA), di mana anak tidak lagi bisa mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dekat dengan orang tua, perlindungan, dan hak anak lainnya," kata Bagus.
Oleh karena itu, kebijakan Provinsi Sulsel perlu segera dibuat untuk mendorong kabupaten dan kota untuk serius dalam pencegahan anak.
Salah satunya, kata Bagus, adalah penerapan sekolah ramah anak akan memotivasi anak untuk belajar ke sekolah. Pelibatan orang tua dan pendidikan orang tua harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk pendidikan pola asuh pada anak.
"Mewujudkan penerapan Sekolah Ramah Anak menjadi penting untuk segera dilaksanakan di kabupaten dan kota se-Sulsel. Dan program berbasis keluarga perlu diprioritaskan untuk pendidikan orang tua terkait bahaya pernikahan pada anak," ungkapnya.
Simak Juga 'KPAI Imbau KUA Tidak Berikan Izin Pernikahan Dini':
(tfq/asp)
"Kami berharap Gubernur Sulawesi Selatan mendorong kebijakan khusus untuk pencegahan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak jelas melanggar hak pada anak," kata Ketua Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) Bagus Dibyo Sumantri kepada detikcom, Selasa (5/3/2019).
Menurutnya, kasus pernikahan anak di Sidrap, Sulawesi Selatan, mesti ditanggapi secara serius bagi seluruh pihak, terutama pemerintah. Apalagi kasus pernikahan anak di Sulsel tergolong masuk zona dengan rapor merah persentase yang kasus pernikahan anak di Indonesia.
"Hak anak secara nyata dilindungi dalam Konvensi Hak Anak (KHA), di mana anak tidak lagi bisa mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dekat dengan orang tua, perlindungan, dan hak anak lainnya," kata Bagus.
Oleh karena itu, kebijakan Provinsi Sulsel perlu segera dibuat untuk mendorong kabupaten dan kota untuk serius dalam pencegahan anak.
Salah satunya, kata Bagus, adalah penerapan sekolah ramah anak akan memotivasi anak untuk belajar ke sekolah. Pelibatan orang tua dan pendidikan orang tua harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk pendidikan pola asuh pada anak.
"Mewujudkan penerapan Sekolah Ramah Anak menjadi penting untuk segera dilaksanakan di kabupaten dan kota se-Sulsel. Dan program berbasis keluarga perlu diprioritaskan untuk pendidikan orang tua terkait bahaya pernikahan pada anak," ungkapnya.
Simak Juga 'KPAI Imbau KUA Tidak Berikan Izin Pernikahan Dini':
(tfq/asp)
