"Kan kalau kita lihat informasi-informasi mentah seringkali dijadikan acuan untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa prematur. Informasi intelijen itu kan informasi yang sifatnya dasar, sebagai bahan itu harus diolah dulu, diperiksa, di-check and recheck dulu," kata anggota Dewan BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).
Menurut Fadli, informasi mentah itu berpotensi menjadi acuan yang salah bagi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan. Dia berharap institusi intelijen Indonesia bisa bekerja lebih profesional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli lantas berbicara soal indikasi ketidaknetralan badan intelijen. Ia mengatakan badan intelijen berkewajiban mengabdi kepada negara, bukan kepada kekuasaan.
"Jangan jadi intelijen yang jadi alat kekuasaan. Intelijen kan intelijen negara, bagaimana melindungi Indonesia dari berbagai ancaman dari luar atau dalam. Mulai dari terorisme, narkoba, penyusupan orang asing, itu kan BIN berkepentingan seharusnya," ujar Fadli.
"Jadi kita ingin ke depan intelijen kita itu profesional yang memang mengabdi hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan apalagi untuk kepentingan partai. Hancur intelijen kita kalau itu dilakukan," imbuh dia.
Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat acara konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) bersama eksponen Muhammadiyah di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3) kemarin. Prabowo meminta publik tidak cepat menyimpulkan suatu kejadian, lantaran otak jahat di dunia intel.
"Saya belajar ilmu militer, ilmu perang, di situ ada ilmu macem-macem, intel, ilmu sandi yudha, jadi kadang-kadang karena saya mengerti paham pelaku, jadi saya mengerti kalau ada kejadian jangan serta merta percaya pada kejadian itu," kata Prabowo.
"Karena di dunia ini banyak otak-otak kejam, otak-otak jahat banyak yang berkumpul di dunia intelijen," sambungnya.
Polri telah menepis pernyataan itu. Polri menyatakan tak pernah menyebut-nyebut agama dalam penanganan berbagai kasus terorisme. Menurut Polri, terorisme tak ada kaitannya dengan agama.
"Sudah sering disampaikan dalam berbagai case. Dan Polri tidak pernah menyebut-nyebut agama. Karena terorisme tidak ada kaitannya dengan agama," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
Sementara itu, detikcom telah menghubungi juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto untuk meminta tanggapan soal pernyataan Prabowo ini. Namun, Wawan belum bisa dikontak.
Dalam berbagai kesempatan, BIN menegaskan selalu taat asas dan netral. Seperti pada tahun 2018, BIN menjawab tudingan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan pelanggaran netralitas saat pilkada.
"Kita tetap taat pada asas intelijen yang sudah ada aturannya, sudah ada hukumnya, sudah ada etikanya dan disumpah. Selama itu tidak berubah, saya kira asas penyelenggaraan intelijen tetap pada relnya," kata Direktur Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan dan/atau Operasi BIN Antonius Hudidaya Bhakti di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).
Simak Juga 'Prabowo Sebut Uang WNI Rp 11 Ribu Triliun Berada di Luar Negeri':
(tsa/mae)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini