Tolak Bencana, Sebaiknya Tobat Nasional Dimulai dari DPR

Jakarta - Ada usulan menarik dari Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif. Menghadapi banjir bencana yang terjadi di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta memerintahkan rakyat tobat nasional. Tapi, ada usulan lain dari masyarakat, agar yang memulai tobat nasional adalah DPR. Lho kok? Berbagai musibah dialami bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Terakhir, menyebarnya virus flu burung di Tangerang dan Jakarta, serta Bandung. Penyebaran virus ini cukup cepat. Hingga saat ini, Selasa (20/9/2005), ada 7 pasien yang diduga terkena flu burung yang dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Dahsyatnya penyebaran virus flu burung ini membuat Zaenal Ma'arif, politisi dari Partai Bintang Reformasi (PBR), mengelus dada. Dia merasa ada yang salah dengan pemerintahan SBY-Kalla, sehingga diganjar dengan musibah yang bertubi-tubi. Karena itu, Zaenal meminta agar SBY memerintahkan masyarakat untuk tobat nasional. Arif Rahman, seorang pembaca detikcom menyambut baik usulan Zaenal Ma'arif. Tapi, dia meminta agar tobat nasional diawali oleh DPR. "Yang banyak masalah dan kekacauan kan DPR, bukan rakyat," tulis Arif dalam email yang dikirimkan ke redaksi detikcom, Selasa (20/9/2005). Arif Rahman menunjuk pada beberapa kasus yang mengerdilkan lembaga terhormat itu. Terakhir, adalah kasus percaloan dana bantuan bencana oleh DPR yang kini akan diperiksa juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya kira ada yang salah pada DPR. Karena itu, DPR perlu memulai tobat nasional ini," kata Arif. Hal yang sama disampaikan Agus Harjuman. Dalam emailnya, Agus setuju dengan usulan tobat nasional itu. Tapi, dia mempertanyakan cara konkret tobat nasional itu. "Tobat nasional itu seperti apa. Apakah rakyat yang sudah memperketat ikat pinggang ini belum melakukan tobat? Seharusnya, tobat dilakukan oleh pejabat dan DPR," ungkap Agus. Dia pun merujuk kasus pejabat negara dan DPR yang sering bepergian ke luar negeri dengan uang rakyat. "Jalan-jalan ke luar negeri, seperti studi banding DPR ke Eropa itu kan pemborosan. Seharusnya, DPR juga melakukan tobat agar bisa berhemat," tulis Agus dalam emailnya. (asy/)