HNW Sebut Demokrasi sebagai Sarana dan Wasilah untuk Kemaslahatan

Tia Reisha - detikNews
Minggu, 03 Mar 2019 16:32 WIB
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan ada sebagian masyarakat yang menganggap demokrasi adalah bid'ah. Ia membantah hal tersebut. Menurutnya, demokrasi adalah sarana dan wasilah untuk kemaslahatan, sama seperti sekolah, radio, maupun televisi, yang semuanya merupakan sarana.

"Demokrasi bukan bid'ah. Tak semua dari barat adalah bid'ah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/2019).

Ia berharap masyarakat, terutama umat Islam, akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang. Menurut HNW, golput dianggap membahayakan kepentingan masyarakat.

HNW juga mengatakan selama ini MPR melakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan agar hak warga untuk mengetahui dasar dan konstitusi negara terpenuhi.

Di hadapan warga Jakarta, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, HNW menuturkan bahwa sosialisasi merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Kegiatan ini pun dilakukan oleh MPR sejak periode 2004-2009. Sedangkan pada MPR periode 2009-2014, agar kemasan menarik maka kegiatan tersebut dinamakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Dari sinilah salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi. Periode ini mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi," paparnya.


HNW juga mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan agar masyarakat paham tentang sejarah bangsa, mengerti demokrasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian.

Di hadapan ratusan warga, HNW memaparkan bahwa sosialisasi juga ditujukan untuk mengabarkan bahwa kedaulatan sekarang diberikan kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi setelah UUD diamandemen. Menurutnya, dulu memilih presiden dilakukan oleh anggota MPR. Setelah diamandemen, sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan kepala daerah pun dipilih langsung oleh rakyat. Untuk itu, ia mengulang kembali agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

"Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan cara untuk menyelamatkan bangsa dan negara," tegasnya.

Kedaulatan rakyat, menurut HNW, tak sekadar saat pemilu. Masyarakat disebut bisa mengoreksi bila ada undang-undang yang dirasakan tak sesuai dengan UUD.


"Lewat judicial review di MK. Dan yang demikian bisa dimenangkan oleh rakyat," tuturnya.

Ia mencontohkan bahwa dulu ada seseorang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menggugat bahwa tak adil peserta pilkada hanya dari kalangan parpol. Ia ingin peserta pilkada boleh dari kalangan perorangan. Dari sinilah HNW menyebut bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Gugatan itu akhirnya dimenangkan oleh orang itu," pungkas HNW. (prf/ega)