Sandiaga soal Tjahjo Minta ASN Jangan Netral: Saya Husnuzan

Jakarta - Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, berprasangka baik tentang ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang meminta aparatur sipil negara (ASN) menyosialisasikan program pemerintah. Sebab, menurut Sandiaga, ucapan Tjahjo itu berpotensi dipelesetkan.

"Saya mau husnuzan saja. Saya nggak mau komentar, karena kalau dipelesetkan sedikit itu berpotensi mencederai netralitas dari ASN," ucap Sandiaga di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Ujaran Tjahjo mengenai ASN itu disampaikannya saat rapat koordinasi program pengembangan sumber daya manusia Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) se-Indonesia di Yogyakarta pada Sabtu, 2 Maret kemarin. Tjahjo meminta ASN tidak netral menjelang Pilpres 2019, apa maksudnya?

"Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah Anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat pilkada siapa pun yang jadi, tugas bapak-ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari mana pun dia berasal, partai mana pun, suku agama apa pun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan," kata Tjahjo.

Baca juga: Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi

"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden, padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah keppres. Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini," imbuhnya.

Mengenai ucapan Tjahjo itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat memberikan respons. Apa kata BPN?

"Dia (Mendagri) seperti ingin menarik jarum sejarah kembali ke Orde Baru. Harusnya dia tahu ASN itu abdi negara, bukan abdi pemerintah. ASN harus netral karena ASN melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai," ujar juru bicara BPN Suhud Aliynudin kepada wartawan, Sabtu (2/3).

"Kami khawatir pernyataan itu menjadi warning adanya mobilisasi secara halus terhadap ASN. Oleh karena itu, harus diwaspadai oleh semua pihak akan adanya potensi mobilisasi dan intimidasi terhadap ASN," imbuh Suhud, yang juga politikus PKS.


Saksikan juga video 'Ada ASN Terlibat Kelompok Radikal, GP Ansor Ngadu ke Jokowi':

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(aik/dhn)