"Tidak (khawatir) sama sekali, karena ini hanya soal komunikasi saja," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Minggu (3/3/2019).
FBR menyampaikan penolakan terhadap cawagub DKI dari PKS sejak akhir Februari lalu. FBR menolak karena mengaku tak kenal dengan dua nama cawagub PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhud mengatakan PKS menghargai perbedaan yang muncul dari FBR. Namun, menurutnya, kursi kosong DKI-2 merupakan hak PKS untuk menggantikan Sandiaga Uno yang maju jadi cawapres.
"Nama wagub pengganti Pak Sandiaga merupakan hasil kesepakatan PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung. Jika ada pihak yang tidak setuju, hal biasa. Namun tentu masyarakat juga harus menghargai ikhtiar dari PKS dan Gerindra, agar posisi Wagub tidak kosong dalam jangka waktu lama. Tentu masyarakat yang dirugikan jika posisi wagub tidak segera diselesaikan." jelasnya.
Dia berharap perbedaan dalam polemik cawagub DKI ini bisa diselesaikan lewat jalur komunikasi.
"Pilihan wagub pengganti tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Kami harap perbedaan itu bisa diatasi melalui silaturahim antara PKS dan seluruh elemen masyarakat di Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Ketum FBR Luthfi Hakim mengatakan membuka pintu komunikasi dengan PKS perihal polemik cawagub DKI. Dia mengatakan kriteria cawagub yang diminta FBR, yakni mau memajukan kebudayaan Betawi.
"Kriteria kita sederhana saja, seberapa kepeduliannya terhadap masyarakat Betawi, sebab ada hal yang belum dikerjakan berkaitan dengan pergub yang harusnya melengkapi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi," kata Luthfi.
Saksikan juga video 'Kurang Pengalaman, Suhaimi Tersisih dari kandidat Cawagub DKI':
(idn/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini