"Soal substansinya, saya kira itu baik semua. Partai politik idealnya memang memberi rekomendasi pada pejabat publik. Tetapi realitas hari ini, pejabat publik malah berupaya mendikte keputusan partai politik. Seorang figur dianggap lebih besar daripada institusi partai," kata Faldo saat dihubungi, Sabtu (2/3/2019).
Faldo yang juga Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini menyoroti pandangan AHY sebagai elite Demokrat mengenai sistem kepartaian. Menurutnya pandangan soal sistem multipartai sejalan dengan PAN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan mengenai tak disebutnya nama Prabowo pada pernyataan 'presiden mendatang', Faldo menganggap wajar.
"Namanya rekomendasi kebijakan kan untuk yang menjabat. Kalau Pak Prabowo yang mempin, tentu rekomendasinya buat Pak Prabowo. Kalau bukan Pak Prabowo yang menang, tentunya buat petahana. Saya rasa istilah itu sudah tepat digunakan," katanya.
"Jadi, saya kira tidak ada hubungannya sama komitmen terhadap perjuangan Prabowo-Sandi. Kalau ada yang geer sama pidato Pak AHY, ya senyumin aja, nggak paham berarti," sambung Faldo.
AHY, Komanda Kogasma Pemenangan Pemilu Demokrat pada Jumat ( 1/3) bicara soal harapan partainya agar presiden terpilih nanti meneruskan program prorakyat era Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah diminta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu.
Ada tiga pokok pandangan PD sebagai pesan kepada presiden mendatang yang disampaikan dalam pidatonya. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, impor pangan, hingga persoalan hukum.
Soal pemilihan kata 'presiden mendatang', Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menafsirkannya sebagai keinginan AHY agar program SBY dilanjutkan Jokowi.
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan pidato yang disampaikan AHY menunjukkan pesan bahwa Jokowi telah melanjutkan program yang ada. Hal ini, menurutnya, tidak mengubah kebijakan secara drastis.
"Pak Jokowi telah menginovasi melakukan diversifikasi terhadap banyak kebijakan-kebijakan terdahulu dan kita lihat dari misalnya KIP, KIS, dan bantuan pangan nontunai itu bagian dari upaya Pak Jokowi semakin memperbaiki sistemnya. Sekaligus mengefektifkan seluruh bantuan-bantuan dan istilah jejaring pengaman sosialnya dan menurut saya ini sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik," kata Karding. (fdn/fdn)