BPN Prabowo soal e-KTP WNA: Kami Kritisi Dianggap Hoax

BPN Prabowo soal e-KTP WNA: Kami Kritisi Dianggap Hoax

Faiq Hidayat - detikNews
Sabtu, 02 Mar 2019 13:22 WIB
Ahmad Fathul Bari (Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Fathul Bari, mengatakan banyak pihak sudah mengkritik masalah e-KTP warga negara asing (WNA) pada Pemilu 2019. Namun BPN Prabowo-Sandi dianggap pihak lain menyebarkan berita bohong atau hoax.

"Berbagai pihak seolah kami yang hembuskan itu, ada hal yang kami kritisi, kami dianggap sampaikan hoax," kata Fathul dalam diskusi polemik 'e-KTP, WNA & Kita' di d'Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).


WN Swiss hingga WN Jerman tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Pangandaran, Jawa Barat. e-KTP tenaga kerja asing (TKA) China di Cianjur, Jawa Barat, juga masuk DPT Pemilu 2019. Temuan itu berawal dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ke sejumlah perusahaan, di antaranya peternakan ayam di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembai ke Fathul, ia menyebut pernah mengkritik DPT ganda pada Pemilu 2019. DPT ganda akhirnya terbukti dikabarkan berada di Cianjur. Padahal WNA tidak diperbolehkan memilih pada Pemilu 2019.

BPN Prabowo Soal e-KTP WNA: Kami Kritisi Dianggap HoaxDiskusi Polemik (Faiq Hidayat/detikcom)

Diketahui, timses Prabowo-Sandiaga sudah melaporkan data pemilih berpotensi ganda ke KPU pada Kamis (13/12) lalu. Data ganda ini ditemukan dari data pemilih tetap hasil perbaikan ke-1 (DPTHP-1), tapi 4 digit angka NIK pada data tersebut masih ditutupi bintang.

"Kami sudah kritisi masalah DPT ternyata terbukti ada. Di Canjur kasus ini dibilang superhoax, jangan sembarangan harusnya, pemerintah bisa lebih bijak," kata Fathul.


Ia meminta pemerintah melalui Kemendagri membuka data e-KTP WNA ke publik. Selain itu, ia meminta pemerintah merapikan data e-KTP WNA.

"Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah. Tim BPN di Indonesia Menang kasus ini ada program kami aksi single number," tuturnya.


Simak Juga 'Heboh e-KTP WNA, DPR Sarankan Data Ekspatriat Diverifikasi':

[Gambas:Video 20detik]



Ikuti Perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini. (fai/elz)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads