MA Jadikan LHKPN Syarat Promosi, Minta Hakim Lapor Harta ke KPK

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta semua hakim di Indonesia segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sebab, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disebut Hatta Ali akan menjadi salah satu syarat untuk promosi jabatan bagi hakim.

"Sudah, sudah kami surati ke semua daerah (agar semua hakim melapor LHKPN)," kata Hatta Ali, di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

"(LHKPN) kita jadikan salah satu syarat untuk promosi," imbuhnya.

KPK sebelumnya membeberkan data terbaru perihal kepatuhan pelaporan LHKPN per 25 Februari 2019. KPK heran terhadap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang rendah. Pelaporan LHKPN dibatasi sampai 31 Maret 2019.

"Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan. Segera dilaporkan ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Berikut data kepatuhan wajib lapor LHKPN per 25 Februari:

Baca juga: Sindiran Tajam KPK ke Dewan soal Harta Kekayaan

Eksekutif:
Wajib lapor: 260.460
Sudah lapor: 48.294
Kepatuhan: 18,54 persen

Yudikatif:
Wajib lapor: 23.855
Sudah lapor: 3.129
Kepatuhan: 13,12 persen

DPR RI:
Wajib lapor: 524
Sudah lapor: 40
Kepatuhan: 7,63 persen

MPR
Wajib lapor: 2
Sudah lapor: 1
Kepatuhan: 50 persen

DPD:
Wajib lapor: 136
Sudah lapor: 82
Kepatuhan: 60,29 persen

DPRD:
Wajib lapor: 16.310
Sudah lapor: 1.665
Kepatuhan: 10,21 persen

BUMN/BUMD:
Wajib lapor: 27.855
Sudah lapor: 5.387
Kepatuhan: 19,34 persen


(yld/dhn)