DetikNews
Rabu 27 Februari 2019, 11:53 WIB

Sekjen MPR Bicara soal Perda Syariah dan Pancasila

Tia Reisha - detikNews
Sekjen MPR Bicara soal Perda Syariah dan Pancasila Foto: Dok MPR
Jakarta - Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono menegaskan para pendiri bangsa sudah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, jati diri, ideologi, falsafah, dan dasar negara. Karena itu, bangsa Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai sesuatu yang sangat tinggi dan terhormat. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Artinya, tidak boleh ada satupun hukum dan peraturan perundangan yang tidak berlandaskan pada Pancasila, apalagi sampai bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, silang pendapat menyoal perda bermuatan syariat harus diluruskan. Sebab bisa diasumsikan seolah hanya menunjuk pada agama tertentu dan tidak mempertimbangkan agama-agama lainnya.


"Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan, jelas tidak ada istilah secara resmi Perda Syariah. Tetapi materi muatan perda atau substansinya bisa berasal dari mana saja. Misalnya, materi yang bermuatan nilai-nilai moral dan agama, budaya, dan kearifan lokal. Karena di tempat yang mayoritas muslim maka masuklah nilai-nilai syariat. Itu tidak salah, apalagi nilai-nilai agama itu kan baik, sesuai dengan sila pertama Pancasila kita bangsa yang religius. Itu landasan filosofis bangsa dan memang semua peraturan harus merujuk ke situ," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jawa Tengah, Ma'ruf mengatakan perda-perda yang bermuatan nilai nilai agama dan kearifan lokal seperti itu sudah cukup banyak dan ada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Salah satunya perda soal larangan prostitusi dan miras.

Isi perda-perda itu, menurutnya, sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang pasti mengajak pada kebaikan dengan landasan etika dan moral. Intinya bahwa setiap kebijakan perundangan, termasuk perda adalah wujud dari kesadaran hukum masyarakat setempat yang penting tidak diskriminatif apalagi melanggar HAM.

Acara yang berlangsung di ruang pertemuan perpustakaan IAIN Purwokerto, Selasa (26/2) tersebut mengangkat tema Posisi Perda Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. Acara itu pun dihadiri oleh Rektor IAIN Purwokerto Dr. A. Lutfi Hamidi M. Ag, Wakil Rektor Drs. Asdhori, M. Pd.I, Dekan Fakultas Syariah Dr. Syufaat, M.Ag, dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Dr. H. Ridwan M. Ag.

Selain diisi dengan kuliah umum, acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR dengan IAIN Purwokerto. Penandatangan itu menyangkut kerja sama pelaksana sosialisasi empat pilar MPR dan kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan.


Ma'ruf pun mengatakan bahwa MPR sudah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, bukan hanya perguruan tinggi, tetapi juga dengan berbagai lembaga negara, termasuk ormas, organisasi profesi, hingga organisasi kepemudaan dan kewanitaan.

"Tentunya kita harus saling bersinergi untuk kerja sama dan saling membantu dalam pelaksanaan sosialisasi maupun kajian-kajian sistem ketatanegaraan seperti kerja sama-kerja sama yang sudah dilakukan selama ini," pungkasnya.


Saksikan juga video 'Tolak Perda Syariah, Farhat Abbas Usul Depak PSI':

[Gambas:Video 20detik]


(ega/mul)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed