Mensos Sakit Kepala Urusi Undian Berhadiah Berujung Judi

Jakarta - Karena prakteknya di lapangan diselewengkan menjadi judi, penerbitan Kartu Pos Olahraga (KPO) akan dibatalkan. Merasa bertanggung jawab atas kasus ini, Mensos Bachtiar Chamsyah pun kapok menangani permohonan izin undian berhadiah."Kalau banyak masalah seperti ini, sakit kepala saya. Kerjaan kita banyak," kata Bachtiar sambil terkekeh dan memegangi kepalanya.Keluhan Bachtiar ini disampaikan kepada wartawan, saat ditemui usai Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Senin (19/9/2005). Ia mengaku akan belajar dari pengalaman saat diselenggarakannya undian berhadiah seperti Porkas, KOSB dan SDSB beberapa waktu lalu.Sementara itu, SK pembatalan KPO akan dikeluarkan setelah mendapat surat resmi dari Polri. Kebijakan ini menyusul hasil simulasi Mabes Polri yang menyatakan praktek KPO di lapangan mudah diselewengkan menjadi judi.Saat ditanya mengenai alternatif upaya penggalangan dana olahraga pengganti KPO, Bachtiar belum mau berkomentar. "Nantilah kita cari lagi caranya," kilahnya.Menurut Bachtiar, selaku institusi yang mempunyai kewenangan memberikan izin undian berhadiah, Depsos akan lebih berpedoman pada rekomendasi yang dikeluarkan Polri. Despos tidak akan percaya begitu saja, meskipun perusahaan yang mengajukan izin telah mengantongi rekomendasi MUI sebagai salah satu sarat resmi.Ia merujuk pada PT Prima Selaras, calon penyelenggara Kartu Pos Olahraga. Selain dari MUI, PT Prima padahal juga telah mengantongi rekomendasi dari NU. "Yang lebih tau tekniknya (judi) di lapangan itu polisi. Mereka lebih ahli," tukasnya. (fab/)