"Kalau kami menganggap nggak perlu memberikan label wisata itu. Kalau label haram-halal itu kan agama, kalau bicara tentang Bali pariwisata berbasiskan adat, agama, budaya sehingga di dalam pariwisata berbasiskan adat budaya itu ada bermacam-macam agama, toleransi agama, bermacam-macam suku bisa hidup di Bali kalau menjalankan kegiatan pariwisata," kata Ketua TKD Jokowi-Amin Bali, I Gusti Ngurah Alit Kelakan, via telepon, Selasa (26/2/2019).
Kelakan mengatakan label halal-haram itu malah akan mengganggu toleransi yang ada di Bali. Dia pun tegas menolak wacana tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dilabelkan halal-haram itu kan terkait secara tidak langsung dalam larangan-larangan hal tertentu baik makanan interaksi. Terkait keyakinan saudara kita masing-masing, halal buat keyakinan yang satu belum tentu halal buat keyakinan yang lain. Haram buat keyakinan yang satu bukan berarti haram buat keyakinan yang lain," cetusnya.
"Dengan demikian, apabila dilabelkan halal-haram pemerintah malah mengkotak-mengkotakkan masyarakat. Masyarakat nanti akan merasa berbeda dengan yang lain, dalam proses pengembangan pariwisata. Menurut saya nggak tepat," imbuh Kelakan.
Politikus PDIP itu juga menolak Bali dibandingkan dengan Thailand, yang sudah mengembangkan pariwisata halal. Apalagi pengembangan wisata halal itu hanya untuk mencari keuntungan materiil tapi mengorbankan toleransi.
"Ya ini kan di Bali toleransi sudah tinggi. Itu kan masalah keyakinan masing-masing, artinya tidak perlu dilabelkan halal-haram. Kita berorientasi bagaimana masyarakat tidak mengkotak-kotakkan, dari kita berorientasi tidak ke pendapatan yang sampai ribuan triliun itu tapi masyarakat terkotak-kotakkan kan ya nggak baik, lebih baik nggak ada," tegas Kelakan. (ams/asp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini