Serikat Petani Kutuk Tindakan Polisi dalam Bentrokan di NTB

Jakarta - Bentrokan polisi dengan petani Tanak Awu, NTB, terus menuai kritik. Kali ini Forum Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengutuk tindakan represif polisi yang memakan satu korban jiwa itu.FSPI sepakat menuntut Mabes Polri untuk bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi. "Mabes Polri sudah mengeluarkan pembatalan surat izin pelaksanaan rapat akbar petani," kata Sekretaris FSPI Zaenal Arif di kantornya, Jl Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (19/9/2005).Zaenal menjelaskan, rapat akbar itu rencananya juga akan dihadiri perwakilan petani dari 24 negara, antara lain Mexico, Brazil, Amerika Serikat, dan India."Mabes Polri harus memecat Kapolda NTB dan Kapolres Lombok Tengah sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang sudah memberikan rekomendasi pembatalan itu," ujarnya berapi-api.Selain menuntut pihak kepolisian, FSPI yang juga tergabung la via campesina ini menuntut Bupati Lombok Tengah bertanggung jawab. "Karena sampai saat ini masih terjadi intimidasi yang dilakukan kepolisian," jelasnya.Zaenal menambahkan, atas tragedi yang terjadi kemarin, rezim pemerintahan SBY-Kalla sama saja dengan rezim Orde Baru. "Pemerintah membiarkan represi atas ribuan petani Tanak Awu sebagai pihak sah yang memiliki tanah, yang mana tanah tersebut akan dijadikan objek pembangunan bandara internasional," ujarnya.Bentrokan petani Tanak Awu dengan polisi terjadi pada 18 September. Kejadian diawali saat aparat kepolisian mencoba menarik secara paksa petani yang menduduki areal tanah yang bakal menjadi lokasi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Lombok Baru di Penujak, Lombok Tengah, NTB.Penarikan paksa petani yang terjadi sekitar pukul 10.00 Wita itu berakhir dengan bentrok. Puluhan petani menderita luka-luka terkena tembakan, termasuk dua anggota polisi luka terkena anak panah.Tercatat 1 petani meninggal dunia dan 35 orang tertembak. Sebanyak 27 di antaranya terkena timah panas, 8 lainnya terkena peluru karet. (ary/)