Sejak Berdiri, DKPP Sidangkan 1.271 Perkara Dugaan Pelanggaran Etik Pemilu

Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ida Budhiati menyebut saat ini banyak pengaduan dugaan pelanggaran etik pemilu yang dilaporkan. Namun ternyata hanya 1.271 perkara yang layak diproses sidang etik di DKPP.

"Sejak DKPP berdiri sampai saat ini berdiri ada sebanyak 3.274 pengaduan, setelah diverifikasi ternyata pengaduan yang layak sidang 1.271 perkara," kata Ida Budhiati dalam acara peluncuran buku di Ashley Hotel Jakarta, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Disanksi DKPP Terkait Andi Arief, Bawaslu: Kami Terima Putusannya

Dilansir situs dkpp.go.id, DK KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 12 Juni 2012.

Menurut Ida, tidak semua pelanggaran etik pemilu terbukti bersalah. Saat ini ada sekitar 48,6 persen dari 1.271 perkara yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik pemilu.

"Setelah diproses sidang ternyata yang terbukti melakukan pelanggaran etik pemilu hanya sekitar 48,6 persen," kata Ida.

Baca juga: Gerindra Bantah Anggota KPU Tangsel yang Disanksi DKPP Kadernya

Di kesempatan yang sama, Ketua DKPP Harjono mengatakan, pelaksanaan pemilu harus berdasarkan aturan hukum. Jika tidak diatur hukum, maka kelompok masyarakat ingin dengan caranya yang tidak sesuai demokrasi.

"Padahal banyak caranya. Misalnya sosialisasi juga ada tempat tertentu, tidak semua tempat menjadi tempat sosialisasi seperti di rumah ibadah, dan lainnya," ujar Harjono. (fai/gbr)