KPK Minta Publik Kawal Sidang Bupati Bekasi Terdakwa Suap Meikarta

Jakarta - KPK meminta publik mengawal sidang kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Persidangan digelar di PN Bandung besok.

"Kami mengajak publik juga terlibat dalam mengawal proses hukum ini, agar selain sebagai bentuk peran serta masyarakat, persidangan yang terbuka untuk umum juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi kalangan mahasiswa dan akademisi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

Persidangan besok bakal digelar dengan lima orang terdakwa, yaitu Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Baca juga: Di Tuntutan Meikarta, Jaksa KPK Sebut Sekda Jabar Terima Rp 1 M

Kemudian, Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi.

Agenda persidangan adalah pembacaan dakwaan bagi kelima terdakwa. Kelimanya, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menerima suap terkait proyek Meikarta.

Selain lima orang tersebut, KPK juga menetapkan 4 orang tersangka dari pihak swasta. Keempatnya juga telah menjalani persidangan dan dituntut oleh jaksa KPK. Berikut daftar tuntutan bagi keempat terdakwa pihak swasta:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan

2. Konsultan Lippo Group Taryadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

Baca juga: KPK Bicara Pengembangan Kasus Meikarta Usai Tuntutan Billy Sindoro Cs

3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.


Saksikan juga video 'Kang Emil: Saya Dilarang Berkomentar Soal Meikarta':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/fdn)