.webp)
"Salah satu usulan, di banyak negara parpol dibiayai negara. Kita dibiayai negara (dengan anggaran) kecil, kemarin memberikan Rp 1.000, yang dulu 200 perak. Itu sudah diprotes orang banyak," ujar Agus saat acara rapat koordinasi dengan PPATK di Ballroom Hotel Ayana, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (26/2/2019).
"Padahal KPK usulkan Rp 10.000 per suara karena melihat pengalaman dibiarkan mencari sendiri akan seperti sekarang, jadi lebih banyak mudarat ketimbang manfaat," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Agus menyebut KPK sudah melakukan pencegahan korupsi di semua sektor, termasuk dunia pendidikan. Pihaknya sudah mendekati dan mengajarkan pencegahan korupsi pada guru pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
"Kemudian pencegahan meliputi semua sektor, kita sudah mendidik guru PAUD, SD, sampai perguruan tinggi. Sudah mendekati komunitas nahdliyin, Muhammadiyah, dan gereja," jelas dia.
Agus menilai reformasi birokrasi harus dilakukan pemerintah hingga tuntas karena masih terjadi tumpang-tindih. Apalagi masih banyak pejabat yang menjelang pensiun berpikir memiliki uang banyak.
"Pemerintah juga harus berubah usulan reformasi birokrasi harus tuntas karena masih terjadi tumpang-tindih. Masih terjadi orang mau pensiun punya bekal cukup nggak ya nanti, punya tabungan atau nggak ya," jelas Agus.
Rakor dengan PPATK ini dihadiri mitra kerja PPATK, seperti Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) Profesi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJD), Real Estate Indonesia (REI), serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Kemudian Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Notaris Indonesia (ND), dan Lembaga Serifikasi Profesi Financial Planning Standards Board Indonesia (LSP FPSB).
Saksikan juga video 'ICW Dukung Usulan KPK Parpol Dibiayai Negara':
(fai/fdn)
