Ketiga perempuan itu ditangkap setelah video mereka beredar di media sosial. Video itu ramai dibahas warga karena mereka menyebarkan isu bahwa Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis.
"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin," kata perempuan di video yang viral.
Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti:
Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.
Cawapres Ma'ruf Amin menegaskan pernyataan yang disampaikan perempuan dalam video viral itu fitnah. Dia meminta masyarakat tidak mudah percaya pada hasutan yang bermotif hoax.
"Ngawur itu. Itu fitnah dan hoax, ada hoax begitu, ada juga Departemen Agama dibubarkan, macam-macamlah isu keagamaan, dan tidak benar itu. Jadi ini masyarakat jangan percaya itu fitnah dan hoax," ujar Ma'ruf di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (24/2/2019).
Bawaslu pun langsung bergerak menyelidiki video viral tersebut. Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu akan memeriksa dan mendalami motif ibu-ibu tersebut.
"Sedang diselidiki (video) oleh Bawaslu Karawang, orangnya ada, terus kita lagi minta alamat yang benar, karena tinggalnya nggak di rumah tersebut," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).
Selain Bawaslu, pihak kepolisian ikut turun tangan mengusut kampanye hitam yang menyerang Jokowi. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan tiga orang yang diduga berada dalam video viral tersebut.
"Tepatnya kemarin hari Minggu, kita sudah mengamankan tiga wanita," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (25/2/2019).
Truno mengatakan ketiganya bisa dijerat dengan beberapa pasal, seperti Undang-Undang Pemilu hingga UU ITE Pasal 28 ayat 2. Ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Namun polisi belum melakukan penahanan terhadap tiga ibu rumah tangga tersebut.
"Belum, kita lihat hasil pemeriksaan," ucap Trunoyudo.
Terkait penangkapan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melakukan pengecekan apakah ketiga ibu-ibu yang diamankan itu merupakan relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES). BPN menegaskan relawan BPN Prabowo-Sandi diminta tidak menyebarkan hoax. Konsekuensi hukum pun akan menanti para pelanggar.
"Kalau melanggar, itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum, tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, di Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Hal yang sama dikemukakan oleh Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad. Dia membantah ada instruksi untuk melakukan kampanye hitam ke relawan PEPES di Karawang. Instruksi yang diberikan adalah sosialisasi soal Prabowo-Sandiaga.
"Tidak ada instruksi, memang relawan PEPES terdaftar di direktorat relawan Prabowo-Sandi. Memang diminta melakukan sosialisasi," kata Dasco setelah meresmikan DPD Gerindra Banten di Karundang, Kota Serang, Senin (25/2/2019).
Dasco menegaskan kampanye hitam yang dilakukan tiga emak-emak di Karawang di luar batas pengawasan BPN. Itu bisa saja adalah respons atas viralnya berbagai isu yang sebelumnya menyerang Prabowo-Sandi.
BPN selanjutnya berkoordinasi dengan PEPES terkait pengamanan tiga emak-emak oleh polisi. Namun belum ada kepastian terkait pemberian bantuan hukum terhadap ketiga perempuan tersebut.
"Kita belum tahu salah atau nggak. Ini sementara sedang ada rapat koordinasi pimpinan pusat PEPES dengan Direktorat Advokasi Prabowo-Sandi di Jakarta," kata Dasco.
Sementara itu, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Habiburokhman, membenarkan mengenai adanya rapat untuk membahas kasus yang menimpa tiga emak-emak di Karawang. Hasil rapat, sejumlah pengacara diberangkatkan ke Bandung. Mereka akan mencari kejelasan terkait kasus emak-emak diduga melakukan kampanye hitam dengan menyebut kawin sesama jenis bakal disahkan jika capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menang.
"Malam ini kami ada sejumlah advokat yang berangkat ke Bandung untuk mencari kejelasan. Malam nanti baru jelas, dan baru kita akan sampaikan sikap kita secara resmi," kata Habiburokhman, Senin (25/2/2019).
Bantahan juga datang dari Ketum PEPES, Wulan, lewat akun Twitter @swulll, Senin (25/2/2019). Wulan menegaskan PEPES tidak mengarahkan emak-emak melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi.
"Assalamualaikum, menanggapi isu isu yang beredar, maka jawaban saya sebagai berikut. Prinsipnya kami selalu mengarahkan relawan PEPES untuk lakukan kampanye positif, jika ada yang beredar seperti itu dipastikan bukan arahan @PEPESOfficial. Mohon tidak memperkeruh, apalagi mendiskreditkan," ungkap Wulan.
Sebagai relawan, Wulan menyebut PEPES berjuang secara swadaya, selalu berkampanye positif, dan selalu taat hukum. Dia mencontohkan semua kegiatan PEPES selalu dilaporkan ke Bawaslu dan positif meski bukan caleg.
Wulan mengatakan saat ini emak-emak yang diamankan di Karawang sudah didampingi tim advokasi dari Bang Japar, Fahira Idris, ACTA, hingga Habiburokhman. Dia juga mengirim semangat untuk emak-emak yang diamankan.
"Kami ulangi, supaya jelas, bukan SOP @PEPESOfficial kampanye hitam, kita fokus pada program positif Prabowo-Sandi. Kalau ada yang lakukan itu sudah pasti bukan arahan @PEPESOfficial!" tegasnya. (knv/tor)
