Munahar Didesak Dicopot soal Munajat 212, MUI DKI: Baiknya Tabayyun

Jakarta - Hafidz Alumni Kampus Alquran PTIQ dan Forum Ukhuwah Pengurus dan Imam Masjid Jakarta (FURUIA) mendesak MUI Pusat untuk mencopot Ketum MUI DKI Jakarta Kiai Munahar Muchtar karena dinilai berpolitik terkait Munajat 212. MUI DKI Jakarta menilai sebaiknya MUI Pusat melakukan klarifikasi mengenai polemik Munajat 212 itu.

"Jadi kami menegaskan sekali lagi bahwa kegiatan MUI itu senandung selawat, hak warga negara mengusulkan kepada siapapun meminta apapun, itu juga nanti kewenangan MUI Pusat. Namun demikian sebagaimana mekanisme organisasi tentu alangkah baiknya jika MUI Pusat tabayyun kepada MUI DKI, kami sejak awal membuka diri, kami hormat kepada Kiai Ma'ruf Amin atas sentilan, masukan kepada kami, tentu kami terima dengan lapang dada," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdhi saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Faiz menegaskan pihaknya juga siap memberikan keterangan jika dipanggil oleh MUI Pusat. Menurut dia, kegiatan zikir dan selawat yang diselenggarakan di Monas, Kamis (21/2) itu tak bermuatan unsur politik.

"Tapi kalau terkait mekanisme organisasi tentu ada mekanismenya, ada aturannya, apakah MUI telah berpolitik praktis. Jelas, kami tegaskan kami tidak berpolitik praktis dan ketua umum kami, Kiai Munahar Muchtar menegaskan bahwa kami tidak politik praktis seperti yang tadi disampaikan. Tidak ada bendera partai politik, kami tidak mengundang tokoh partai politik. Kami siap dimintai keterangan, atau tabayyun terkait itu. Tentu alangkah baiknya tabayyun," ujar dia.

Dia pun meminta pihak yang mendesak Kiai Munahar mundur untuk menunjukkan aturan organisasi mana yang dilanggar oleh Ketum MUI DKI itu. Selain itu, sambung Faiz, mekanisme penyelesaian masalah di MUI DKI sebenarnya bisa dilakukan di internal organisasi.

"Sebenarnya cukup di internal DKI. MUI Pusat itu kan kalau pun butuh klarifikasi ya tinggal minta kepada kami. Kalau memang jauh yang diminta sampai oleh ikatan alumni, tinggal dicek saja. Mana bentuk pelanggaran AD/ART. Kalau dianggap melanggar AD/ART kan dicopot, tinggal ditunjukkan dan dibuktikan poin-poin mana saja," ujar dia.

Sebelumnya, FURUIA mendatangi kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019) sore. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan yang isinya meminta agar Ketua MUI DKI Jakarta dicopot karena mereka nilai merusak marwah MUI dan melanggar AD/ART.

"Kami dari keluarga besar Alumni Insan Hafidz Quran dari Kampus PTIQ dan pengurus masjid Jakarta ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama menyikapi tentang acara Munajat 212, kami tidak sepakat MUI DKI memfasilitasi acara yang berbau politik, jelas karena ada simbol-simbol dan orasi-orasi tokoh politik," kata Dewan Pembina Insan Hafidz PTIQ dan Forum Ukhuwah Imam Jakarta, Syaefudin, di lokasi.

Syaefudin berpendapat, MUI DKI tidak netral dengan memfasilitasi agenda tersebut. Jika netral, semestinya tokoh-tokoh dari kedua belah pihak di Pilpres 2019 akan ada di lokasi.

"Ternyata ini kami ikuti dari awal sampai akhir bersama pengurus masjid Jakarta ini hanya ada satu pihak dari pasangan capres yang satu pihak saja, itu masalahnya. Yang kedua, kami melihat MUI itu harus dijunjung tinggi karena sebagai ormas tertinggi di republik ini yang menaungi seluruh umat Islam di Indonesia, apakah itu NU, Muhammadiyah dan segala macem ada di MUI, dinaungi oleh MUI. Maka, kami sangat sedih, kami dari generasi muda, pengurus masjid dan pengurus PTIQ, kami menyayangkan tindakan tersebut, itulah sebabnya kami datang ke MUI Pusat sebagai lembaga suci bagi kami, harus kita jaga marwahnya, harus kita jaga netralitasnya dari urusan politik praktis," ujar Syaefudin



Simak Juga 'Keluarkan Fatwa 212, Ma'ruf Heran Tak Diundang ke Munajat 212':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/fjp)