"Penolakan seperti itu sendiri bisa jadi memang ada, tapi seyogyanya tidak kemudian dikapitalisir menjadi isu politik untuk membangun citra sedang dizalimi oleh penguasa. TKN tidak ada urusannya dengan hal-hal yang terkait dengan ekspresi sikap spontan masyarakat yang menolak siapapun berkampanye di daerah tersebut," jelas Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, kepada wartawan, Senin (25/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika hal respon penolakan seperti itu dilakukan dengan kapitalisasi, menjadi isu dizalimi, maka nanti juga akan ada respon balik itu sebagai sandiwara," katanya.
Politikus PPP itu pun menyarankan Sandiaga dan timnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar saat hendak berkampanye di suatu daerah. Hal itu untuk menghindari terjadinya penolakan-penolakan seperti peristiwa sebelumnya.
"Meski secara hukum paslon bebas kampanye atau sosialisasi turun ke masyarakat di manapun, namun perlu melihat situasi riel masyarakat setempat. Jika ada indikasi penolakan maka tentu perlu lebih dulu ada pendekatan kultural dengan tokoh-tokoh setempat dulu," tutur Arsul.
Arsul juga menegaskan, penolakan itu tak terkait dengan pihaknya. Tak ada perintah khusus dari TKN Jokowi-Ma'ruf kepada pendukungnya untuk menolak kedatangan Sandiaga.
"Tidak ada-lah (arahan TKN menolak Sandiaga) masak kami lakukan hal-hal seperti itu, itu ekpresi murni masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, Sandiaga batal berkunjung ke Banjar Dinas Pagi, Desa Senganan, Panebel, Tabanan, Bali. Hal itu terjadi lantaran Sandiaga mendapat penolakan dari warga sekitar.
Penolakan Sandiaga di kandang Banteng itu diketahui melalui surat pernyataan warga Desa Pakraman Pagi. Warga menyatakan sudah sepakat menolak kedatangan Sandiaga dalam kapasitas apapun. Alasannya, mereka ingin situasi desa tetap kondusif. (zap/mae)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini