"Prabowo tidak mampu uraikan bagaimana policy-nya (kebijakannya) akan dia operasionalkan," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).
Arsul mengatakan Prabowo tak mampu menjelaskan bagaimana caranya menurunkan harga pangan, tetapi tak menjawab tantangan menyejahterakan petani serta tanpa impor. Arsul menilai ada kontradiksi dalam kebijakan yang dijanjikan Prabowo di kampanyenya.
Menurut Arsul jika kebijakan itu akan dipilih maka jalan yang harus diambil adalah subsidi. Namun hingga kini Prabowo tak menjelaskan kebijakannya untuk menurunkan harga pangan sekaligus menyejahterakan petani.
"Logical thinking-nya adalah kalau harga pangan akan diturunkan dan kesejahteraan petani akan dinaikkan dengan harga beli dari mereka yang lebih baik, serta tanpa impor, maka ya policy-nya harus dengan subsidi seperti subsidi BBM pada saat pemerintahan SBY dulu,' sebut Arsul.
"Kalau Prabowo tidak bisa jelaskan bagaimana kebijakan operasional dari misinya itu, maka itu tak lebih dari retorika yang berisi contradiction in policy," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyinggung tokoh yang berjanji akan turunkan harga beras hingga telur dalam waktu 100 hari. Dia menilai justru yang terpenting adalah titik keseimbangan.
Luhut mengatakan, jika harga bahan pangan dipaksa untuk diturunkan, maka nasib petani dan peternak justru akan tertekan.
"Orang bilang mau nurunin beras, beras diturunin beras, gula diturunin, telur murah, lah petaninya? Kalau berasnya terlalu murah ya costnya ada," ujarnya.
Luhut menilai, pihak yang mengumbar janji itu lupa bahwa titik keseimbangan merupakan hal yang terpenting. Jika hanya mementingkan konsumen maka produsen akan mati.
Simak Juga 'Jengkelnya Luhut Saat Jokowi Disebut Bohong Soal Dana Desa':
(yld/gbr)
