TKN Jokowi Sangkal Politisasi THR PNS: Mikir Jernih Gitu Lho!

Jakarta - Kebijakan pemerintah dengan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS dituding bernuansa politis. Namun Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menepisnya.

"Kita harus menghargai niat baik pemerintah. Kalau aturannya berpihak baik kepada rakyat, kenapa harus kita kaitkan dengan politik?" ujar Direktur Penggalangan Pemilih Muda TKN Bahlil Lahadalia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

"Harus berpikirnya yang jernih gitu lho," timpal Bahlil kemudian.

Bahlil menilai percepatan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS merupakan suatu langkah yang tepat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: BPN Prabowo: Pencairan THR PNS Politis, Jokowi Kejar Tayang

"Kalau saya sebagai karyawan dikasih gaji dan tunjangan lebih awal jauh lebih baik dong. Kenapa dibawa politik?" ucapnya.

"Dan kalau dibilang politik, memang pemerintah itu punya kewenangan membuat aturan politik untuk kesejahteraan rakyat. Itu namanya politik bernegara," sambung Bahlil, yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair pada Mei 2019.


Saksikan juga video 'Zulhas soal THR dan Gaji Ke-13 PNS: Uangnya dari Mana?':

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini


(dhn/dhn)